Di kantor PBNU, Jakarta, hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menegaskan satu arahan jangka panjang yang langsung relevan bagi warga ibukota maupun jamaah di seluruh negeri: penyusunan roadmap NU 2050 sebagai kerangka visi organisasi memasuki abad kedua. Keputusan itu bukan sekadar catatan administratif, melainkan mandataris resmi bagi kepemimpinan baru agar program kerja selaras dengan tantangan generasi, teknologi, dan geopolitik.
Ketua Komisi Program, Alissa Wahid, menjelaskan dalam konferensi pers hasil muktamar di Gedung PBNU, Kamis (3/9/2026), bahwa organisasi perlu bertransformasi karena konteks perjuangan kini berbeda. Isu Gen Z, abad digital, serta pergeseran geopolitik menuntut konsolidasi internal yang lebih sistematis agar NU tetap relevan tanpa meninggalkan akar khidmahnya.
Mandat peta jalan sebagai haluan kepemimpinan
Dokumen roadmap NU 2026–2050 dirancang sebagai acuan pokok bagi mandataris muktamar dan kepengurusan PBNU masa bakti 2026–2031, lalu berlanjut ke periode berikutnya. Seluruh kebijakan rais aam dan ketua umum terpilih diharapkan merujuk pada haluan tersebut agar arah organisasi tidak terpecah oleh agenda sesaat.
Alissa menekankan bahwa capaian terhadap peta jalan akan menjadi bahan pertanggungjawaban dalam forum evaluasi berkala. Mekanisme itu mencakup musyawarah nasional (munas), konferensi besar (konbes), hingga Muktamar ke-36 yang dijadwalkan pada 2031. Dengan demikian, warga NU—termasuk komunitas di Jakarta—dapat menagih konsistensi program secara periodik.
Dua ranah besar: internal dan khidmah
Fokus roadmap dibagi ke dalam dua ranah utama. Pertama, penguatan internal jam’iyyah melalui transformasi dan konsolidasi agar struktur organisasi mampu merespons dinamika anak muda, akselerasi digital, serta perubahan lanskap global. Kedua, penguatan khidmah atau pengabdian kepada masyarakat sebagai wajah publik NU di lapangan.
Pendekatan ganda ini menempatkan modernisasi kelembagaan berdampingan dengan pelayanan umat. Bagi pembaca di Jakarta, kerangka tersebut menandakan bahwa agenda digital dan regenerasi pengurus tidak dipisahkan dari kerja sosial-keagamaan yang selama ini menjadi ciri khas NU di tingkat ranting hingga pusat.
Empat pilar pengabdian kepada masyarakat
Pada sisi khidmah, empat pilar ditetapkan sebagai prioritas strategis. Pilar-pilar itu meliputi penguatan pesantren beserta paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga NU, pengembangan keunggulan sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- Pesantren dan Aswaja sebagai fondasi nilai dan pendidikan
- Kesejahteraan sosial-ekonomi warga nahdliyin
- Peningkatan kualitas SDM lintas generasi
- Komitmen lingkungan hidup jangka panjang
Keempat pilar tersebut memberi kerangka terukur bagi program 2026–2031. Penguatan pesantren, misalnya, tetap menjadi tulang punggung pembentukan karakter, sementara agenda ekonomi dan SDM membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, pendidikan tinggi, dan inisiatif komunitas di kawasan metropolitan seperti Jakarta.
Implikasi bagi evaluasi dan arah program 2026–2031
Dengan roadmap yang mengikat, program tahunan maupun lima tahunan tidak lagi berdiri sendiri. Setiap inisiatif diharapkan dapat ditelusuri kaitannya dengan visi 2050, baik pada penguatan organisasi maupun pelayanan umat. Model ini juga memudahkan publik memantau apakah janji transformasi digital dan regenerasi benar-benar masuk dalam rencana kerja, bukan hanya wacana forum.
Bagi warga NU di ibu kota, kejelasan mandat tersebut berarti kepengurusan baru memiliki kompas yang sama dari pusat hingga basis. Tantangan Gen Z dan ekosistem digital yang kental di Jakarta justru menjadi uji nyata: sejauh mana konsolidasi internal mampu menerjemahkan empat pilar khidmah ke dalam layanan yang terasa di tingkat warga.
Secara keseluruhan, penetapan peta jalan 2026–2050 menandai pergeseran dari orientasi periode ke orientasi generasi. NU menempatkan abad kedua sebagai fase penataan visi yang lebih panjang, dengan titik evaluasi tegas pada 2031, sambil menjaga Aswaja, kesejahteraan warga, mutu SDM, dan tanggung jawab lingkungan sebagai poros pengabdian.
Sumber: Sindo News.
Leave a Reply