Harian Nusantara

Category: Nasional

  • Muktamar NU Desak Dana MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan pada 2027

    Muktamar NU Desak Dana MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan pada 2027

    Isu pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan kembali mengemuka setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyampaikan rekomendasi tegas kepada pemerintah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendorong agar putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan, termasuk dampaknya pada perencanaan fiskal yang dinantikan masyarakat di Jakarta dan daerah lain.

    Rekomendasi tersebut lahir dari pembahasan Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah dan dibacakan dalam sidang pleno III Muktamar ke-35 NU. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

    Inti Rekomendasi NU soal Putusan MK

    Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi digabung dengan alokasi dana pendidikan. Pemisahan itu paling lambat harus tercermin dalam APBN 2028. Namun, Muktamar ke-35 NU menilai langkah itu perlu dipercepat.

    Dalam pembacaan rekomendasi dinyatakan bahwa PBNU meminta pemerintah menjalankan putusan MK terkait MBG pada tahun anggaran 2027, tanpa menunggu 2028. Sikap ini menempatkan kepatuhan konstitusional dan kejelasan pos anggaran sebagai prioritas kebijakan publik.

    Dasar Konstitusi dan Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Rekomendasi NU merujuk pada mandat UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut penilaian yang disampaikan di muktamar, praktik selama ini belum maksimal sehingga porsi pendidikan tergerus oleh kebutuhan program lain.

    Salah satu faktor yang disoroti adalah penggunaan alokasi pendidikan untuk membiayai program MBG. Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah menyinggung putusan MK nomor 40/PUU/2021/2026 yang menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Dengan demikian, perumusan APBN ke depan dituntut lebih taat asas.

    Prinsip Kebijakan Anggaran yang Diingatkan NU

    Selain soal tenggat waktu, NU menekankan agar kebijakan anggaran disusun sesuai kemaslahatan, menjunjung keadilan, menghindari pemborosan, serta memiliki skala prioritas yang jelas. Prinsip tersebut relevan bagi pengawasan publik, termasuk warga Jakarta yang memantau kualitas belanja negara dan keberlanjutan layanan dasar.

    Program MBG menyentuh kebutuhan gizi anak sekolah dan keluarga. Karena itu, pemisahan sumber pendanaan dinilai penting agar target gizi tetap jalan tanpa mengurangi komitmen konstitusional pada sektor pendidikan. Kejelasan pos anggaran juga memudahkan evaluasi efektivitas di tingkat pusat maupun daerah.

    • Pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan diminta berlaku pada APBN 2027.
    • Putusan MK memberi batas akhir pada APBN 2028.
    • Alokasi pendidikan 20 persen APBN ditegaskan sebagai amanat konstitusi.
    • Perumusan anggaran perlu adil, hemat, dan berprioritas.

    Implikasi bagi Perencanaan APBN dan Publik

    Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti, pemerintah perlu menyesuaikan arsitektur belanja negara lebih awal. Bagi pembaca di Jakarta, sinyal tersebut penting karena menyangkut kepastian program sosial, kualitas anggaran pendidikan, serta transparansi fiskal yang memengaruhi layanan publik di ibu kota.

    Muktamar ke-35 NU menempatkan isu ini sebagai bagian dari rekomendasi kelembagaan kepada pemerintah. Langkah berikutnya bergantung pada respons eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran, sambil tetap berpegang pada putusan MK dan mandat konstitusi mengenai porsi pendidikan.

    Dengan rekomendasi agar pemisahan dilakukan pada 2027, NU memberi penekanan pada kecepatan koreksi anggaran tanpa meniadakan substansi putusan MK. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah menerjemahkan desakan itu ke dalam dokumen APBN yang lebih tertib dan akuntabel.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Muktamar NU, anggaran MBG, putusan MK, APBN 2027, dana pendidikan, PBNU, Makan Bergizi Gratis

  • Warga Bisa Periksa Sendiri Peringkat Desil DTSEN lewat NIK tanpa Antre

    Warga Bisa Periksa Sendiri Peringkat Desil DTSEN lewat NIK tanpa Antre

    Bagi warga Jakarta dan daerah lain yang ingin memastikan posisi kesejahteraan keluarga, layanan cek desil DTSEN kini bisa diakses sendiri secara daring. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi rujukan penyaluran bantuan, sehingga keakuratan peringkat desil kerap menjadi perhatian publik.

    Keluhan bahwa data tidak mencerminkan kondisi rumah tangga mendorong banyak orang mencari cara verifikasi mandiri. Pemerintah menyediakan kanal resmi tanpa harus datang ke kantor, asalkan Nomor Induk Kependudukan pada KTP siap digunakan.

    Informasi desil dapat dilihat lewat situs DTSEN Badan Pusat Statistik maupun aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Kedua jalur itu memberi gambaran status kesejahteraan dan opsi mengajukan perbaikan bila data dinilai meleset.

    Mengapa peringkat desil DTSEN ramai diperbincangkan

    Desil membagi penduduk ke dalam kelompok kesejahteraan berdasarkan indikator sosial-ekonomi. Penempatan yang keliru berpotensi memengaruhi akses bantuan, sehingga warga berhak memeriksa dan, jika perlu, meminta pemutakhiran.

    Di wilayah urban seperti Jakarta, mobilitas kerja dan perubahan penghasilan sering membuat data lama terasa usang. Karena itu, pemeriksaan berkala lewat kanal resmi membantu menyelaraskan catatan negara dengan kondisi riil keluarga.

    Persiapan sebelum membuka layanan daring

    Langkah paling mendasar adalah menyiapkan NIK sesuai KTP. Pastikan koneksi internet stabil dan gunakan peramban atau ponsel yang mutakhir agar formulir serta captcha tampil dengan jelas.

    Untuk jalur aplikasi, unduh hanya dari toko resmi agar terhindar dari salinan palsu. Siapkan data diri yang sama dengan dokumen kependudukan saat membuat atau masuk akun Cek Bansos.

    Langkah memeriksa lewat situs DTSEN BPS

    Masyarakat tidak wajib masuk akun di situs DTSEN BPS. Buka laman formulir DTSEN melalui peramban, pilih menu yang tersedia untuk pengecekan, lalu masukkan NIK beserta kode verifikasi captcha.

    Setelah data ditemukan, pilih opsi cek desil, lengkapi tanggal lahir, dan masukkan captcha kembali. Hasil tingkat desil akan ditampilkan jika catatan teridentifikasi dalam sistem.

    • Buka situs formulir DTSEN BPS di peramban
    • Masukkan NIK dan captcha, lalu proses cek data
    • Pilih cek desil, isi tanggal lahir dan captcha ulang
    • Baca hasil peringkat desil yang muncul di layar

    Alternatif lewat aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kementerian Sosial di Google Play Store. Buat akun baru atau masuk dengan data sesuai KTP, kemudian buka menu profil untuk melihat status kesejahteraan atau peringkat desil.

    Jika merasa data tidak sesuai, fitur pengajuan pembaruan di aplikasi memungkinkan warga meminta koreksi. Simpan bukti pengajuan dan pantau status tindak lanjut melalui kanal yang sama.

    Bagi pembaca di Jakarta, memanfaatkan kedua kanal ini menghemat waktu dibanding antre di layanan tatap muka. Selalu bandingkan hasil layar dengan kondisi ekonomi rumah tangga sebelum mengambil keputusan terkait bansos.

    Apabila hasil desil mencolok berbeda dari kenyataan, segera manfaatkan opsi pemutakhiran di aplikasi dan lengkapi dokumen pendukung sesuai petunjuk petugas. Data yang lebih akurat mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

    Layanan cek mandiri ini menegaskan bahwa verifikasi kesejahteraan tidak lagi bergantung semata pada pemberitahuan sepihak. Dengan NIK dan kanal resmi, warga dapat ikut menjaga kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: desil DTSEN, cek NIK KTP, BPS, aplikasi Cek Bansos, bantuan sosial, data kesejahteraan, Jakarta, pemutakhiran data

  • Pesan Etis Al-Ghazali soal Cara Mengoreksi Penguasa tanpa Menimbulkan Fitnah

    Pesan Etis Al-Ghazali soal Cara Mengoreksi Penguasa tanpa Menimbulkan Fitnah

    Wacana kritik penguasa Al-Ghazali kembali relevan dibahas di ruang publik, termasuk di Jakarta yang ramai menyuarakan aspirasi lewat forum warga, media, dan diskusi keagamaan. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mengoreksi pemimpin bukanlah tabu, tetapi harus dijalankan dengan etika, perhitungan maslahat, serta kehati-hatian agar tidak memicu mudarat yang lebih luas.

    Pemikiran itu tersebar dalam karya-karya beliau, antara lain At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk dan Ihya’ Ulumid-Din. Di sana, hubungan ulama, rakyat, dan umara digambarkan bukan sebagai permusuhan, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan tanpa merusak tatanan yang melindungi masyarakat luas.

    Sikap lembut agar nasihat sampai ke hati

    Al-Ghazali menekankan bahwa teguran kepada pemimpin sebaiknya disampaikan dengan santun dan tidak kasar. Nada yang memerahkan muka sering menutup pintu penerimaan, sementara bahasa yang tenang justru membuka ruang renungan. Tujuan utamanya bukan memenangkan perdebatan, melainkan agar pesan keadilan dapat diterima.

    Dalam praktik keseharian, pendekatan ini menuntut penguasaan emosi, pemilihan waktu, serta kejelasan substansi. Kritik yang bermuatan data dan kepedulian publik lebih berpeluang didengar ketimbang serangan personal yang hanya memperkeruh suasana.

    Ulama lurus dan bahaya cinta dunia

    Menurut kerangka Al-Ghazali, kerusakan sosial kerap bermula dari rusaknya penguasa. Kerusakan penguasa sendiri sering ditopang oleh ulama yang terlalu terikat dunia sehingga kehilangan keberanian menyampaikan kebenaran. Ketika amar makruf nahi mungkar ditinggalkan karena kepentingan, masyarakat kehilangan penyeimbang moral.

    Sebaliknya, ulama yang lurus berperan menjaga jarak dari godaan kekuasaan tanpa melepaskan tanggung jawab menasihati. Keberanian mereka bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk membela yang terzalimi dan mengingatkan batas-batas keadilan.

    Tingkatan amar makruf dan batas terhadap penguasa

    Al-Ghazali memetakan amar makruf nahi mungkar dalam beberapa tingkatan: memberi pemahaman, menyampaikan nasihat, menegur lebih tegas, hingga pencegahan secara paksa. Urutan itu menuntut proporsionalitas. Tidak semua situasi menuntut langkah keras; banyak persoalan selesai pada tahap edukasi dan nasihat.

    Khusus berhadapan dengan penguasa, beliau menolak penggunaan kekerasan oleh rakyat untuk memaksakan perubahan. Alasan utamanya jelas: kekerasan mudah menyulut fitnah, membuka gelombang keburukan, dan menimbulkan bahaya yang sering kali lebih besar daripada kemungkaran yang ingin dihilangkan. Prinsip menolak mudarat yang lebih besar menjadi penuntun keputusan.

    • Utamakan pemahaman dan dialog sebelum teguran keras.
    • Ukur dampak publik, bukan hanya intensitas kemarahan.
    • Hindari cara yang merusak ketertiban dan keselamatan bersama.
    • Jaga niat: menegakkan keadilan, bukan menjatuhkan wibawa negara demi hasrat pribadi.

    Kritik tegas boleh, asal tidak menyebar fitnah

    Meski menolak kekerasan massal terhadap penguasa, Al-Ghazali tidak menutup ruang teguran yang tegas pada kondisi tertentu. Syaratnya, langkah itu tidak menimbulkan fitnah yang merembet ke masyarakat luas. Ia juga mencatat keteladanan ulama salaf yang berani bersuara terbuka sambil menanggung risiko, karena kebenaran dianggap lebih berharga daripada kenyamanan.

    Dengan demikian, Islam tidak melarang kritik kepada penguasa. Yang dituntut adalah kecermatan cara, pembacaan kondisi, perhitungan maslahat, dan kewaspadaan terhadap potensi mudarat. Bagi pembaca di ibu kota, kerangka ini bisa menjadi cermin saat menyalurkan aspirasi: lantang dalam substansi, tertib dalam metode, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

    Pada akhirnya, etika kritik ala Al-Ghazali menempatkan keadilan dan ketertiban dalam satu tarikan napas. Mengoreksi penguasa sah secara moral, tetapi harus dijaga agar tidak berubah menjadi api yang membakar sendi-sendi kehidupan publik.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Imam Al-Ghazali, kritik penguasa, etika Islam, amar makruf, maslahat publik, ulama dan umara, nasihat pemimpin

  • Pleno I Muktamar NU Jombang Sepakat Pisahkan Aturan Sidang dan Pemilihan Pimpinan

    Pleno I Muktamar NU Jombang Sepakat Pisahkan Aturan Sidang dan Pemilihan Pimpinan

    Keputusan penting muncul dari Sidang Pleno I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat (28/8/2026). Forum muktamirin menyepakati bahwa tata tertib persidangan dibahas terpisah dari tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Bagi warga nahdliyin di Jakarta dan wilayah lain, pemisahan ini menandai upaya menjaga fokus pembahasan kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia.

    Kesepakatan lahir lewat musyawarah mufakat setelah dua arus pendapat sempat mengemuka di ruang sidang. Sebagian peserta menginginkan satu paket aturan, sementara yang lain menuntut pemisahan agar substansi pemilihan pucuk pimpinan tidak tertelan oleh teknis persidangan. Jalan tengah akhirnya dipilih tanpa voting yang memecah suara.

    Alasan pemisahan tata tertib di pleno pertama

    Koordinator Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, KH Miftah Faqih, menjelaskan pemisahan menjadi solusi atas dinamika forum. Menurutnya, pembahasan mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memerlukan ruang khusus agar tidak melebar ke soal administratif sidang.

    Miftah menegaskan perbedaan pandangan wajar dalam tradisi keulamaan NU. Yang dikejar adalah titik temu, bukan perselisihan berkepanjangan. Setelah pleno, materi tata tertib pemilihan akan dilanjutkan di Sidang Komisi Bidang Organisasi untuk penajaman lebih detail.

    Agenda pleno rampung kurang dari tiga jam

    Rais Syuriah sekaligus Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Prof Mohammad Nuh, memaparkan bahwa Pleno I berjalan lancar. Agenda yang disahkan meliputi jadwal acara dan tata tertib pelaksanaan persidangan. Seluruh rangkaian itu selesai dalam waktu kurang dari tiga jam.

    Kelancaran pleno pertama memberi ruang bagi komisi untuk segera menggarap isu yang lebih sensitif, yakni cara memilih pemimpin syuriah dan tanfidziyah periode mendatang. Transparansi proses menjadi perhatian utama panitia dan peserta.

    Dua opsi mekanisme pemilihan Ketua Umum

    Steering Committee menyiapkan dua alternatif yang akan dibahas di tingkat komisi. Opsi pertama mengikuti pola muktamar sebelumnya: usulan dari PCNU, PWNU, dan PCI, ambang suara minimal 99, restu Rais Aam terpilih, lalu dikembalikan ke muktamirin untuk voting.

    Opsi kedua merujuk gagasan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Ulama, yaitu pemilihan melalui anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Kedua skema itu masih terbuka untuk disepakati bersama tanpa memaksakan satu model di luar forum komisi.

    • Opsi konvensional: usulan cabang/wilayah, ambang 99 suara, restu Rais Aam, voting muktamirin
    • Opsi AHWA: pemilihan melalui anggota Ahlul Halli wal Aqdi sesuai usulan Munas/Konbes

    Dokumen AHWA diamankan di ruang kaca ber-CCTV

    Panitia mengamankan dokumen daftar nama usulan anggota AHWA yang dikumpulkan sejak registrasi pengurus cabang dan wilayah. Berkas itu dimasukkan ke kotak tanpa kunci di ruang kaca di area yang dapat dipantau, termasuk di depan posisi KH Abdul Rozaq Sholeh (Gus Rozak), Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

    Ketidakadaan kunci dimaksudkan agar tidak menimbulkan dugaan penguasaan sepihak. Kotak hanya bisa dibuka dengan cara dipecah di hadapan saksi, dilengkapi pengawasan CCTV dan penjagaan fisik. Langkah ini diharapkan menenangkan peserta yang khawatir soal integritas data usulan.

    Bagi publik Jakarta yang mengikuti perkembangan ormas keagamaan, rangkaian pleno di Jombang menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU menempuh jalur musyawarah untuk menata aturan main sebelum pemilihan pimpinan. Tahapan berikutnya di komisi organisasi akan menentukan apakah mekanisme klasik atau jalur AHWA yang disepakati sebagai landasan pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Muktamar NU, PBNU Jombang, Rais Aam, Ketua Umum PBNU, tatib muktamar, AHWA NU, Tambakberas, Nahdlatul Ulama

  • Lima Ujian Berat Pemimpin Lokal, Bima Arya Sebut Mereka Petarung di Ajang Penghargaan Jakarta

    Lima Ujian Berat Pemimpin Lokal, Bima Arya Sebut Mereka Petarung di Ajang Penghargaan Jakarta

    Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan daerah, istilah tantangan kepala daerah kembali mengemuka saat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan penilaian tajam di Jakarta. Ia menggambarkan para bupati, wali kota, dan gubernur sebagai petarung yang harus bertahan di pentas kepemimpinan yang penuh tekanan. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Pemimpin Daerah Awards 2026 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, MNC Center.

    Bima menekankan bahwa setiap generasi pemimpin punya zaman dan ujian tersendiri. Bagi kepala daerah masa kini, beban itu terasa lebih kompleks karena harus menyeimbangkan arahan pusat, ekspektasi pemilih, dan sorotan publik yang hampir tanpa jeda. Penghargaan yang diserahkan dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas ketangguhan mereka.

    Lima beban yang harus ditanggung sekaligus

    Menurut Wamendagri, setidaknya ada lima tantangan yang rutin dihadapi pemimpin daerah. Pertama, mengawal program strategis nasional agar target pusat benar-benar turun ke tingkat lokal. Kedua, menepati janji-janji kampanye yang sempat digaungkan saat masa pemilihan. Ketiga, menjaga fokus pada pelayanan dasar agar standar yang sudah ditetapkan tetap terpenuhi.

    Tantangan keempat berkaitan dengan ekosistem informasi. Kepala daerah kini bekerja di tengah algoritma media yang tajam dan cepat menyebar. Satu kebijakan bisa langsung menjadi perbincangan luas hanya dalam hitungan jam. Kelima, seluruh langkah harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan celah pelanggaran.

    • Pengawalan program strategis nasional
    • Pemenuhan janji kampanye kepada konstituen
    • Pelayanan dasar sesuai standar yang berlaku
    • Tekanan dan sorotan media digital kekinian
    • Kepatuhan pada koridor hukum

    Makna penghargaan di tengah keterbatasan

    Bima Arya menyebut, di forum retret internal, para kepala daerah memang akrab disebut petarung. Gelar itu mencerminkan kerja keras di tengah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan dinamika politik lokal. Ia berharap apresiasi yang diberikan tidak berhenti sebagai pencapaian individu, melainkan menjadi penghormatan bagi seluruh jajaran yang ikut mendorong program berpihak pada warga.

    Atas nama Menteri Dalam Negeri, Wamendagri juga menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi melayani rakyat meski tekanan datang dari berbagai arah. Bagi pembaca di Jakarta, pesan ini relevan karena ibu kota menjadi salah satu titik pertemuan kebijakan pusat dan praktik pemerintahan daerah yang saling terkait.

    Kategori dan penerima Pemimpin Daerah Awards 2026

    Sejumlah kementerian dan lembaga nasional ikut menerima apresiasi. Kementerian Dalam Negeri diganjar kategori Percepatan Program Prioritas Nasional dan Tata Kelola Daerah. Kementerian UMKM serta Kementerian Koperasi masing-masing diapresiasi atas kolaborasi yang mendorong pembangunan daerah. Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia mendapat kategori Transformasi Komunikasi Digital dan Kolaborasi Nasional.

    Pada kategori Pelayanan Publik, penghargaan antara lain diraih Pemerintah Kota Makassar, Polres Bogor, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pasuruan, Sumedang, Tangerang, Karawang, dan Pemerintah Kota Malang. Kategori Pembangunan Infrastruktur diisi antara lain oleh Kabupaten Lamongan, Provinsi Banten, Kota Serang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

    Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, nama-nama seperti Kota Surabaya, Kabupaten Kendal, Kabupaten Gayo Lues, Kota Magelang, Kota Batam, dan Kabupaten Aceh Barat Daya masuk daftar. Inovasi Daerah diapresiasi pada Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kota Medan, Kabupaten Malinau, dan Kota Subulussalam. Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM diberikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

    Inspirasi bagi tata kelola yang lebih tangguh

    Bima Arya berharap rangkaian penghargaan ini menjadi inspirasi luas, bukan hanya bagi pejabat terpilih tetapi juga bagi masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintahan. Ketangguhan memimpin, menurutnya, terlihat dari kemampuan tetap fokus pada layanan publik meski lima tantangan di atas datang bersamaan. Acara di Jakarta itu sekaligus menjadi ruang untuk menegaskan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    Bagi warga ibu kota dan daerah penyangga, isu ini menyentuh langsung kualitas layanan yang dirasakan sehari-hari, mulai dari infrastruktur hingga respons birokrasi. Apresiasi kepada kepala daerah yang tangguh diharapkan mendorong standar yang lebih baik di masa mendatang, dengan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan publik.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Wamendagri Bima Arya, kepala daerah, Pemimpin Daerah Awards, tantangan pemerintahan, pelayanan publik, Kemendagri, penghargaan daerah, Jakarta

  • Passkey Lintas Perangkat WhatsApp Meluas, Ancaman Pembobolan Akun Mereda

    Passkey Lintas Perangkat WhatsApp Meluas, Ancaman Pembobolan Akun Mereda

    Pengguna di Jakarta dan kota besar lainnya kini mendapat lapisan proteksi tambahan setelah Meta memperluas passkey WhatsApp ke banyak perangkat sekaligus. Pengumuman resmi dirilis Selasa, 25 Agustus 2026, menyusul adopsi yang sudah menyentuh sekitar satu miliar akun di seluruh dunia.

    Sistem ini menempatkan autentikasi biometrik dan kunci layar sebagai ganti ketergantungan pada kode OTP yang sering menjadi sasaran penyadapan. Bagi warga yang sehari-hari memakai dua ponsel berbeda merek, opsi menyimpan beberapa passkey dalam satu akun menjadi relevan secara praktis.

    Apa yang Diubah Meta pada Keamanan Akun

    Induk usaha WhatsApp memperkenalkan pendekatan keamanan ganda: passkey yang dapat dipasang di lintas platform serta opsi kata sandi alfanumerik. Tujuannya mempersempit celah yang biasa dimanfaatkan scammer saat meminta kode verifikasi lewat pesan palsu.

    Passkey sendiri bukan teknologi brand-new. Di Android, WhatsApp sudah mulai menerapkannya sejak Oktober 2023, disusul iOS pada awal 2024. Meta juga memasangnya di Facebook sejak Juni 2025. Yang baru adalah penyempurnaan agar satu akun bisa menampung banyak passkey di perangkat iOS maupun Android secara bersamaan.

    Mengapa Angka Satu Miliar Berarti bagi Pengguna Lokal

    Adopsi passkey yang mencapai sekitar satu miliar pengguna menandai pergeseran kebiasaan dari OTP menuju autentikasi yang terikat perangkat. Di lingkungan urban seperti Jakarta, di mana banyak orang berpindah antara ponsel kerja dan pribadi, fitur lintas sistem operasi mengurangi friksi tanpa mengorbankan proteksi.

    Tanpa perlu memasukkan PIN atau menunggu SMS, proses masuk cukup mengandalkan sidik jari, Face ID, atau kunci layar. Pola ini memotong rantai serangan yang mengandalkan rekayasa sosial dan intersepsi kode sekali pakai.

    Cara Mengaktifkan di Pengaturan WhatsApp

    Langkahnya ringkas. Buka menu Pengaturan, pilih Akun, lalu masuk ke bagian Passkey. Setelah itu, ikuti arahan untuk mendaftarkan biometrik atau kunci layar perangkat. Tidak ada kode OTP yang dikirim ke nomor lain, sehingga risiko disadap lewat SIM swap atau pesan penipuan berkurang.

    • Pastikan sistem operasi dan aplikasi WhatsApp dalam versi terbaru.
    • Daftarkan passkey di setiap ponsel yang rutin dipakai.
    • Hindari membagikan akses perangkat kepada pihak yang tidak dipercaya.

    Bagi pengguna yang masih ragu, menambahkan passkey tidak menghapus metode lama secara otomatis; lapisan baru justru melengkapi kontrol yang sudah ada.

    Dampak bagi Pencegahan Penipuan di Ibukota

    Kasus pembobolan akun lewat tipuan “kode verifikasi” masih sering muncul di percakapan warga Jakarta. Dengan passkey yang terikat perangkat dan biometrik, pelaku jarak jauh lebih sulit mengambil alih sesi tanpa akses fisik atau persetujuan di layar kunci.

    Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu. Passkey tidak menggantikan sikap kritis terhadap tautan mencurigakan, permintaan transfer mendadak, atau pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Kombinasi teknologi dan kebiasaan digital yang sehat tetap menjadi benteng utama.

    Ke depan, perluasan passkey di ekosistem Meta diperkirakan mendorong standar serupa di layanan pesan lain. Untuk saat ini, pengguna WhatsApp yang mengaktifkan fitur tersebut sudah selangkah lebih maju dalam menekan risiko pencurian akun sehari-hari.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: passkey WhatsApp, keamanan akun, Meta, proteksi peretas, OTP, pengguna Jakarta, autentikasi biometrik

  • Kuningan Perluas Sumur JIAT Demi Stabilkan Produksi Padi

    Kuningan Perluas Sumur JIAT Demi Stabilkan Produksi Padi

    Kabupaten Kuningan di Jawa Barat tengah memperkuat pasokan air pertanian lewat pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah atau JIAT Kuningan. Langkah itu diarahkan agar lahan sawah yang selama ini sulit mendapat air irigasi permukaan tetap bisa ditanami, terutama saat kemarau dan masa peralihan musim. Bagi pembaca di Jakarta, stabilnya produksi pangan di daerah sentra seperti Kuningan ikut memengaruhi ketersediaan beras di pasar ibu kota.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menjelaskan rencana tersebut pada Selasa, 25 Agustus 2026. Menurutnya, delapan unit JIAT dijadwalkan dibangun pada termin pertama 2026, sementara 16 unit lagi sedang diusulkan untuk termin kedua di tahun yang sama.

    Mengapa air tanah dipilih sebagai sumber alternatif

    Potensi pertanian Kuningan relatif besar, namun ketersediaan air masih menjadi kendala utama di sejumlah kawasan. Irigasi konvensional belum menjangkau semua petak sawah secara merata. Karena itu, pemanfaatan air tanah melalui sumur, pompa, dan jaringan perpipaan dinilai memberi kepastian pasokan yang lebih terukur.

    Wahyu menekankan bahwa infrastruktur JIAT membantu petani mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Tanaman dapat dijaga tetap produktif meski curah hujan rendah. Dari sisi perencanaan, air disalurkan terencana menuju lahan sehingga penggunaan sumber daya lebih efisien.

    Dampak pada luas tanam dan indeks pertanaman

    Kehadiran JIAT diproyeksikan menjadi pengungkit Luas Tambah Tanam (LTT) sekaligus menaikkan Indeks Pertanaman (IP). Lahan yang sebelumnya menganggur pada musim tertentu karena kekurangan air berpeluang ditanami kembali. Dengan begitu, volume produksi pangan daerah berpeluang terus ditingkatkan tanpa menunggu musim hujan saja.

    Bagi rantai pasok regional, peningkatan IP di sentra pertanian Jawa Barat dapat memperkuat stok pangan yang mengalir ke wilayah konsumsi besar, termasuk Jabodetabek. Pemerintah daerah menempatkan program ini sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan jangka menengah.

    Hibah sumur di Desa Ciawi Lor Ciawigebang

    Beberapa hari sebelum pernyataan rencana 16 unit baru, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima hibah satu unit sumur JIAT. Lokasinya berada di Desa Ciawi Lor, Kecamatan Ciawigebang. Aset itu diserahkan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air II Cimanuk-Cisanggarung di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kementerian Pekerjaan Umum.

    Serah terima digelar dengan penandatanganan berita acara antara Kepala SNVT PJPA II Cimanuk-Cisanggarung, Faris Iqbal Tawakal, dan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar. Barang hibah mencakup komponen jalan, irigasi, dan jaringan untuk sumur JIAT di desa tersebut. Nilai perolehan aset tercatat Rp1.484.800.348 dan kondisinya dinyatakan baik.

    Langkah berikutnya bagi petani setempat

    Setelah hibah diterima, pemanfaatan sumur di Ciawi Lor diharapkan segera terintegrasi dengan kebutuhan tanam petani setempat. Pemerintah daerah berencana menyelaraskan operasional pompa dan distribusi pipa agar air sampai ke petak-petak yang prioritas. Pengawasan kondisi aset juga penting agar nilai investasi negara tetap bermanfaat jangka panjang.

    Usulan 16 JIAT pada termin II 2026 masih dalam proses. Jika disetujui dan dibangun sesuai jadwal, jangkauan layanan air tanah di Kuningan akan meluas. Petani di kawasan yang selama ini rentan kekeringan berpeluang memiliki cadangan air lebih andal.

    Secara keseluruhan, kombinasi hibah unit yang sudah ada dan pengajuan jaringan baru menunjukkan fokus Pemkab Kuningan pada kepastian air pertanian. Keberhasilan program akan diukur dari kemampuan menjaga produktivitas sawah di luar puncak musim hujan serta kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah dan wilayah sekitarnya.

    Sumber: Republika.

    Tag: irigasi air tanah, Kabupaten Kuningan, ketahanan pangan, sumur JIAT, Ciawigebang, indeks pertanaman, pertanian Jawa Barat, hibah infrastruktur

  • AI Cegah Karhutla Kalbar: Risiko Dipetakan Hingga Dua Tahun

    AI Cegah Karhutla Kalbar: Risiko Dipetakan Hingga Dua Tahun

    Upaya prediksi karhutla AI di Kalimantan Barat menghadirkan pendekatan baru bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sistem berbasis kecerdasan buatan itu mampu memetakan tingkat risiko hingga 24 bulan ke depan dan dihibahkan secara gratis kepada pihak terkait di Pontianak. Bagi pembaca di Jakarta, inovasi ini relevan karena asap karhutla kerap berdampak lintas wilayah dan menjadi isu lingkungan nasional.

    Teknologi tersebut dikembangkan Hajon Mahdy melalui Hotama Technologies, pengembang asal Kalimantan Barat. Sistem memakai predictive analytics dengan mengolah beragam data agar wilayah berisiko dapat diidentifikasi lebih awal. Hasilnya berupa indikasi probabilitas dan tingkat risiko, bukan kepastian waktu terjadinya api, sehingga menjadi bahan pendukung keputusan mitigasi yang terus diperbarui seiring data terbaru.

    Pendekatan preventif menggantikan respons setelah titik api

    Selama ini pemanfaatan teknologi sering baru digelar setelah titik api muncul. Hajon menekankan pentingnya bergeser ke langkah preventif agar mitigasi berjalan lebih awal. Dengan peta risiko jangka menengah, instansi daerah dapat menyusun prioritas patroli, penyiapan sumber daya, dan komunikasi kepada masyarakat di zona rawan sebelum musim kemarau memuncak.

    Model ini tidak menjanjikan ramalan kejadian tunggal. Yang disajikan adalah gambaran probabilitas pada wilayah tertentu. Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis untuk perencanaan operasional karena risiko karhutla dipengaruhi banyak variabel, termasuk kondisi lahan gambut dan pola aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan.

    Forum strategis bahas gambut dan sistem informasi

    Inovasi diperkenalkan dalam forum diskusi strategis penanganan karhutla yang melibatkan sejumlah instansi di Kalimantan Barat. Forum itu menyinggung pemetaan wilayah rawan, kondisi gambut, serta penguatan sistem informasi mitigasi. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar keluaran AI tidak berhenti di layar dashboard, melainkan masuk ke rencana kerja lapangan.

    Kalimantan Barat memiliki lanskap gambut yang rentan bila kering. Data kondisi gambut yang diintegrasikan ke analitik prediktif membantu menandai zona yang memerlukan perhatian ekstra. Penguatan sistem informasi juga diharapkan mempercepat aliran data dari lapangan ke pengambil keputusan di tingkat provinsi maupun kabinet nasional yang memantau isu asap.

    Manfaat gratis dan dukungan keputusan daerah

    Hibah teknologi tanpa biaya memberi ruang bagi daerah untuk menguji coba alat bantu modern tanpa beban pengadaan besar di tahap awal. Pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memanfaatkan keluaran risiko untuk menyusun skenario mitigasi, alokasi personel, serta edukasi masyarakat di titik-titik yang skor risikonya tinggi.

    Bagi pemantau di Jakarta, kehadiran sistem serupa memperkaya wacana kebijakan nasional soal pencegahan karhutla. Asap lintas batas sering memengaruhi kualitas udara di pulau lain dan memicu perhatian publik ibu kota. Prediksi jangka hingga 24 bulan memberi horizon perencanaan yang lebih panjang dibanding sekadar pantauan harian titik panas.

    Batasan teknologi dan peran manusia

    Pengembang menegaskan sistem tidak dirancang memastikan kapan kebakaran terjadi. Indikasi risiko hanyalah salah satu input. Perubahan perilaku masyarakat, penegakan aturan pembukaan lahan, serta kesiapsiagaan pemadam tetap menentukan hasil di lapangan. Teknologi menjadi pelengkap, bukan pengganti kerja preventif konvensional.

    • Pemetaan risiko hingga 24 bulan ke depan
    • Analitik prediktif berbasis data terkini
    • Dukungan keputusan, bukan ramalan kepastian api
    • Diperkenalkan lewat forum instansi di Kalimantan Barat

    Ke depan, pembaruan data secara berkala akan menentukan ketajaman peta risiko. Sinergi antara pengembang, pemerintah daerah, dan kebijakan pusat di Jakarta dibutuhkan agar inovasi prediksi karhutla AI benar-benar menurunkan peluang kebakaran berulang. Langkah preventif yang terukur tetap menjadi fondasi perlindungan hutan dan kesehatan publik.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: karhutla kalbar, teknologi AI, mitigasi kebakaran, hutan gambut, pontianak, pencegahan asap, hotama technologies, prediksi risiko

  • Heru Sutadi: Kuota Sisa Wajib Terlindungi, Jaringan Komunikasi Kunci Respons Bencana

    Heru Sutadi: Kuota Sisa Wajib Terlindungi, Jaringan Komunikasi Kunci Respons Bencana

    Perlindungan kuota internet kembali menjadi sorotan publik setelah jaringan komunikasi sempat terganggu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Presiden Regional Asia Digital Connectivity and Society masa bakti 2026–2031, Heru Sutadi, menilai isu telekomunikasi, hak konsumen, keamanan layanan digital, dan inovasi sistem komunikasi harus ditangani secara terpadu agar masyarakat tidak dirugikan saat krisis maupun dalam penggunaan harian.

    Pernyataan tersebut disampaikan Heru pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ia menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik operator seluler dalam satu kerangka: konsumen yang sudah membayar layanan berhak atas kepastian, sementara infrastruktur digital wajib andal ketika bencana memutus akses informasi.

    Putusan MK dan semangat hak pelanggan atas sisa kuota

    Heru menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXII/2025. Inti putusan itu mewajibkan layanan telekomunikasi menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya, semangat putusan tersebut jelas: kuota yang sudah dibeli tidak boleh hilang begitu saja hanya karena periode paket berakhir.

    “Semangat putusan MK soal sisa kuota internet ini adalah memperhatikan perlindungan konsumen, agar kuota yang sudah dibeli dan masih tersisa tidak begitu saja hangus,” ujar Heru. Bagi warga Jakarta yang bergantung pada paket data untuk kerja, transportasi, dan layanan publik, kepastian ini dinilai krusial agar biaya digital tidak terbuang sia-sia.

    Rollover kuota sebagai opsi pemenuhan putusan

    Salah satu cara operator dapat memenuhi semangat putusan, kata Heru, adalah mekanisme rollover. Sisa kuota dari periode sebelumnya tetap bisa dipakai pada periode berikutnya sampai habis, sesuai ketentuan layanan yang berlaku. Dengan skema itu, pelanggan yang membeli paket di bulan sebelumnya tidak langsung kehilangan sisa kuota saat memasuki bulan baru.

    Ia menekankan bahwa rollover bukan sekadar fitur pemasaran, melainkan instrumen kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Kejelasan masa berlaku sisa kuota juga membantu pengguna merencanakan pemakaian data tanpa rasa waswas setiap pergantian siklus tagihan.

    Transparansi pemakaian data harus mudah diakses

    Selain soal sisa kuota, Heru menekankan transparansi penggunaan data internet. Pelanggan, katanya, seharusnya mudah mengetahui berapa kuota yang sudah terpakai dan berapa yang masih tersisa. Informasi yang buram sering memicu keluhan, terutama ketika aplikasi latar atau pembaruan sistem menguras data tanpa disadari pengguna.

    Di wilayah padat seperti Jakarta, transparansi real-time melalui aplikasi operator atau notifikasi berkala dapat menekan sengketa konsumen. Kejelasan angka pemakaian juga memperkuat kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi yang semakin menyatu dengan layanan keuangan, transportasi, dan administrasi digital.

    Telekomunikasi andal saat bencana dan keamanan layanan digital

    Gangguan jaringan pasca gempa NTT menjadi pengingat bahwa komunikasi darurat bukan pelengkap, melainkan urat nadi koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan informasi resmi. Heru menempatkan kesiapan telekomunikasi dalam penanganan bencana sejajar dengan isu perlindungan konsumen dan keamanan layanan digital.

    Inovasi sistem komunikasi untuk situasi darurat, termasuk redundansi jaringan dan kanal prioritas, perlu terus didorong. Keamanan layanan digital turut menentukan apakah masyarakat berani mengandalkan kanal daring saat kondisi kacau, tanpa terpapar penipuan atau kebocoran data.

    Bagi pembaca di ibu kota, pelajaran dari gangguan di daerah terdampak relevan dengan kesiapsiagaan lokal: kepadatan penduduk dan ketergantungan pada seluler menuntut operator serta regulator memastikan layanan tetap berfungsi saat cuaca ekstrem, banjir, atau gangguan infrastruktur. Sinergi kebijakan nasional dan praktik operator di lapangan akan menentukan seberapa cepat informasi sampai ke warga.

    Secara keseluruhan, pandangan Heru Sutadi mengaitkan tiga hal yang sering dipisah: kepastian sisa kuota, keterbukaan data pemakaian, dan ketahanan jaringan saat bencana. Ketiganya menuntut komitmen industri serta pengawasan yang konsisten agar hak konsumen digital tidak hanya berhenti di atas kertas putusan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: perlindungan konsumen, kuota internet, Heru Sutadi, putusan MK, telekomunikasi bencana, rollover kuota, jaringan komunikasi, transparansi data

  • Polda Metro Amankan Puluhan Pelajar-Mahasiswa Jelang Aksi di Kompleks DPR

    Polda Metro Amankan Puluhan Pelajar-Mahasiswa Jelang Aksi di Kompleks DPR

    Penegakan hukum di Ibu Kota kembali menyita perhatian warga Jakarta setelah aparat mengamankan puluhan pelajar dan mahasiswa menjelang aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR. Fokus operasi itu terkait dugaan upaya menunggangi demonstrasi, sehingga isu penangkapan pelajar demo menjadi sorotan publik ibu kota.

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin menjelaskan, total yang diamankan mencapai 65 orang. Mereka terdiri atas mahasiswa dan pelajar, termasuk sebagian dari jenjang SMK. Pengamanan dilakukan di wilayah Jakarta Timur, meski para tersangka berasal dari luar kota.

    Asal daerah dan lokasi berkumpul

    Menurut keterangan polisi, orang-orang yang diamankan datang dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bandung. Mereka berkumpul di satu tempat sebelum aksi yang dijadwalkan Kamis, 27 Agustus 2026, di depan kompleks DPR.

    Keberagaman asal daerah ini menunjukkan pola koordinasi lintas wilayah. Bagi warga Jakarta, informasi tersebut relevan karena aksi di pusat pemerintahan berpotensi memengaruhi lalu lintas dan keamanan di sekitar Senayan serta kawasan sekitarnya.

    Pembagian tugas penangkapan di internal Polda

    Dari 65 orang tersebut, sebanyak 63 diamankan Ditreskrimum, sedangkan dua orang lainnya ditangani Ditressiber. Pemeriksaan terhadap 63 orang dari Ditreskrimum membagi mereka ke dalam dua klaster: 10 orang di klaster pembiayaan dan 53 orang di klaster pelaksana.

    Pemisahan klaster itu memudahkan penyidik memetakan peran masing-masing, mulai dari dukungan dana hingga eksekusi di lapangan. Polisi menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung sesuai prosedur.

    Dugaan afiliasi dan pola konsolidasi

    Iman Imanuddin menyebut para pelajar dan mahasiswa berasal dari kelompok yang berbeda-beda, namun memiliki jaringan yang terafiliasi anarko. Pada tahap konsolidasi, mereka dinilai memperkuat narasi, menggalang dana, serta menyebarkan flyer yang dianggap bersifat provokatif ke publik.

    Penyebaran materi tersebut menjadi salah satu alasan pengamanan dilakukan sebelum puncak aksi. Langkah preventif ini diambil agar demonstrasi di depan DPR tidak dialihkan ke arah yang merugikan ketertiban umum.

    Implikasi keamanan bagi warga Ibu Kota

    Bagi pembaca di Jakarta, pengamanan jelang unjuk rasa di kawasan legislatif biasanya diikuti pengaturan lalu lintas dan pengamanan titik-titik rawan. Warga disarankan memantau informasi resmi kepolisian agar aktivitas harian tidak terganggu.

    Polisi menekankan bahwa aksi menyampaikan pendapat tetap dijamin selama tertib dan tidak disusupi agenda yang melanggar hukum. Penindakan diarahkan pada dugaan penunggang aksi, bukan pada peserta yang berdemonstrasi secara damai.

    Hingga keterangan disampaikan kepada wartawan pada Kamis itu, proses hukum terhadap 65 orang yang diamankan masih berlanjut. Publik Jakarta diharapkan tetap tenang dan mengandalkan saluran resmi Polda Metro Jaya untuk perkembangan berikutnya.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: penangkapan pelajar, demo DPR, Polda Metro Jaya, mahasiswa diamankan, kelompok anarko, aksi 27 Agustus, keamanan Jakarta