Harian Nusantara

Category: Politik

  • Aksi Massa Senayan Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi

    Aksi Massa Senayan Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset Korupsi

    Aksi massa DPR kembali menjadi sorotan warga Jakarta ketika sejumlah kelompok mulai berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi (27/8/2026). Mereka membawa agenda pemberantasan korupsi yang sudah lama dinantikan publik, termasuk desakan pengesahan RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor.

    Lokasi unjuk rasa yang berada di jantung ibu kota membuat lalu lintas dan keamanan kawasan Senayan menjadi perhatian aparat serta warga sekitar. Demonstrasi semacam ini kerap menjadi panggung penyampaian aspirasi nasional yang langsung menyentuh ruang legislatif.

    Kehadiran Aliansi dari Pati di Kawasan Senayan

    Salah satu rombongan yang telah tiba di lokasi adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Kelompok ini menyampaikan tuntutan terkait pemberantasan korupsi sebagai fokus utama aksi mereka di depan gerbang parlemen.

    Kehadiran peserta dari luar Jakarta menegaskan bahwa isu korupsi tidak hanya menjadi keresahan warga ibu kota, melainkan juga daerah. Bagi pembaca di Jakarta, momen ini menjadi pengingat bahwa keputusan di Senayan berdampak luas hingga ke pelosok.

    Inti Tuntutan: RUU Perampasan Aset dan Sanksi Tegas

    Fokus utama yang disuarakan massa adalah agar DPR segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Aturan tersebut dinilai penting agar harta hasil kejahatan korupsi dapat ditarik kembali ke negara tanpa menunggu proses yang berlarut.

    Selain itu, peserta aksi juga menyinggung wacana hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk efek jera. Mereka menilai praktik korupsi merugikan pelayanan publik, anggaran pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

    Dampak Langsung bagi Warga Jakarta

    Bagi penduduk Jakarta, korupsi sering dikaitkan dengan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penataan ruang kota. Ketika anggaran bocor, yang merasakan akibatnya adalah warga yang antre di fasilitas umum dan menanggung kemacetan akibat proyek yang tersendat.

    Aksi di Senayan menjadi saluran bagi publik untuk menekan pembuat kebijakan agar mempercepat instrumen hukum yang lebih tajam. Pengesahan aturan perampasan aset diharapkan memperkuat pemulihan keuangan negara yang selama ini hilang akibat praktik kotor.

    Pengamanan dan Suasana di Sekitar Gedung DPR

    Seiring bertambahnya massa yang datang pada pagi hari, kawasan di sekeliling Gedung DPR RI biasanya diperketat pengamanannya. Pengendara dan pejalan kaki di Jakarta Pusat diimbau memantau informasi lalu lintas agar tidak terjebak padat saat aksi berlangsung.

    Meski baru tahap pengumpulan awal, gelombang unjuk rasa semacam ini sering berkembang seiring siang. Koordinasi antara peserta, panitia lapangan, dan aparat menjadi kunci agar penyampaian aspirasi tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas warga sekitar secara berlebihan.

    Publik Jakarta menanti respons fraksi-fraksi di DPR terhadap desakan tersebut. Kejelasan jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset serta sikap resmi terkait sanksi berat bagi koruptor akan menjadi penentu apakah aksi ini berlanjut atau mereda. Transparansi proses legislasi tetap menjadi harapan utama masyarakat yang sudah lelah dengan berita korupsi berulang.

    Sumber: Okezone.

    Tag: aksi massa DPR, RUU perampasan aset, Senayan Jakarta, pemberantasan korupsi, hukuman koruptor, demonstrasi Senayan, AMPB Pati, Gedung DPR RI

  • Dukungan Prabowo ke RUU Perampasan Aset Sudah Berulang, Bakom Serahkan Laju ke DPR

    Dukungan Prabowo ke RUU Perampasan Aset Sudah Berulang, Bakom Serahkan Laju ke DPR

    Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik di Jakarta setelah pemerintah menegaskan sikap resmi istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menyatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap rancangan aturan itu sudah disampaikan secara terbuka, sementara laju legislasi kini bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan Qodari di kantornya, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa aspirasi kepala negara sejalan dengan desakan masyarakat agar mekanisme perampasan aset hasil kejahatan diperkuat lewat undang-undang khusus.

    Sikap istana yang sudah diulang di ruang publik

    Menurut catatan Qodari, Presiden setidaknya dua kali menyinggung percepatan aturan perampasan aset. Pertama pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, ketika Prabowo menyatakan agar undang-undang tersebut segera dijalankan. Kedua, dukungan serupa muncul dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama pada 1 September 2025.

    Sikap itu, kata Qodari, bukan sekadar wacana sesaat. Ia menilai konsistensi pernyataan Presiden memperlihatkan bahwa isu pemberantasan kejahatan ekonomi dan pengembalian aset negara masuk dalam prioritas komunikasi pemerintah.

    Status inisiatif DPR dan posisi pemerintah

    Meski dukungan eksekutif sudah terang, Qodari mengingatkan status hukum rancangan itu. RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif DPR, sehingga ruang pembahasan substansi, jadwal, dan pengambilan keputusan formal berada di lembaga legislatif.

    Dengan demikian, pemerintah memosisikan diri mendorong percepatan tanpa mengambil alih kewenangan paripurna. Bagi pembaca di Jakarta yang mengikuti dinamika Senayan, penegasan ini menempatkan “bola” politik di meja fraksi dan komisi terkait.

    Resonansi tokoh agama dan tuntutan publik

    Qodari menyinggung bahwa dukungan terhadap arah kebijakan itu juga pernah disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Penyelarasan antara istana, aspirasi warga, dan suara tokoh keagamaan dinilainya memperkuat legitimasi moral RUU tersebut.

    Di ibu kota, isu perampasan aset kerap dikaitkan dengan harapan publik terhadap penegakan hukum yang lebih tegas atas korupsi dan kejahatan berdimensi keuangan. Tanpa mengada-ada data tambahan, yang dipastikan dari pernyataan Bakom adalah keselarasan aspirasi Presiden dengan tuntutan masyarakat.

    Tantangan pembahasan dan apa yang dinantikan

    Pemerintah mengakui pembahasan di DPR masih menghadapi sejumlah tantangan. Qodari tidak merinci pasal demi pasal, tetapi garis besar pesannya jelas: dukungan politik dari Presiden sudah berulang, sementara penyelesaian legislasi menuntut komitmen DPR.

    • Pernyataan Presiden pada 1 Mei 2025 terkait percepatan UU Perampasan Aset.
    • Penegasan serupa pada 1 September 2025 di hadapan tokoh agama.
    • Status RUU sebagai inisiatif DPR sehingga bola pembahasan ada di parlemen.

    Bagi publik Jakarta, kejelasan posisi istana mengurangi spekulasi soal keraguan eksekutif. Yang tersisa adalah apakah proses di Senayan bergerak secepat harapan yang sudah disuarakan berulang kali.

    Ringkasnya, Bakom menegaskan Presiden Prabowo mendukung RUU Perampasan Aset dan menilai sikap itu selaras dengan aspirasi warga. Karena rancangan berasal dari inisiatif DPR, langkah berikutnya ada pada parlemen untuk menuntaskan pembahasan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: RUU Perampasan Aset, Prabowo Subianto, M Qodari, Bakom, DPR, legislasi, Jakarta, pemberantasan korupsi

  • Budi Arie Sampaikan Insting ke Jokowi: Dinamika Politik Bisa Melaju sebelum 2029

    Budi Arie Sampaikan Insting ke Jokowi: Dinamika Politik Bisa Melaju sebelum 2029

    Pernyataan soal insting politik Budi Arie kembali menjadi perbincangan di kalangan pengamat dan relawan di Jakarta. Ketua Umum Relawan Projo itu menyampaikan analisisnya langsung di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menyinggung kemungkinan akselerasi dinamika politik nasional sebelum siklus pemilu 2029.

    Cuplikan pembicaraan tersebut terekam dalam video yang beredar luas di media sosial. Rekaman itu turut dibagikan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun Instagram pribadinya, sehingga wacana percepatan sejarah politik kembali menjadi sorotan publik ibu kota.

    Pernyataan langsung di samping Jokowi

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie Setiadi memaparkan bahwa instingnya menangkap potensi pergerakan politik yang tidak selalu mengikuti jadwal konvensional lima tahunan. Ia menekankan bahwa wacana publik masih terpaku pada Pemilu 2029, padahal skenario alternatif perlu diantisipasi sejak dini.

    Kepada para relawan, ia mengingatkan pentingnya kesiapan mental dan organisasi. Pesan itu disampaikan dengan nada yang lugas, tanpa meniadakan kemungkinan bahwa percepatan tersebut belum tentu diinginkan semua pihak.

    Seruan kesiapan menghadapi skenario alternatif

    Budi Arie secara terbuka mengaku sudah membisikkan penilaiannya kepada Jokowi. Ia bertanya apakah kalangan relawan siap jika situasi bergerak lebih cepat dari perkiraan. Seruan itu langsung dijawab peserta dengan respons siap, menandakan geliat internal yang ingin tetap sigap.

    Bagi pembaca di Jakarta, isu ini relevan karena ibu kota sering menjadi barometer awal respons elit dan basis relawan. Diskusi semacam ini biasanya cepat merambat ke forum-forum politik lokal, termasuk di kalangan pegiat yang selama ini dekat dengan jejaring Projo.

    Video viral dan konteks publik

    Peredaran video di media sosial mempercepat penyebaran pesan tersebut. Kehadiran figur akademik yang turut membagikan cuplikan memperkuat daya jangkau wacana, meski substansi utamanya tetap pada imbauan internal agar relawan tidak terpaku pada satu timeline saja.

    Tidak ada klaim resmi mengenai perubahan jadwal pemilu dalam pernyataan itu. Yang menonjol justru ajakan membaca kemungkinan, menjaga soliditas, dan tidak lengah terhadap dinamika yang bisa datang lebih awal dari yang dibayangkan banyak orang.

    • Fokus pesan: insting percepatan sebelum 2029
    • Latar penyampaian: di samping Jokowi
    • Respons forum: seruan siap dari peserta
    • Kanal sebaran: video media sosial yang viral

    Makna bagi basis relawan dan publik Jakarta

    Di tingkat basis, pernyataan Ketum Projo dibaca sebagai sinyal untuk merapikan barisan dan memetakan skenario. Di Jakarta, ruang diskusi politik relatif cepat bereaksi terhadap isyarat semacam ini, terutama karena kedekatan geografis dengan pusat pengambilan keputusan.

    Secara keseluruhan, paparan Budi Arie tidak menghadirkan jadwal baru, melainkan menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan. Publik diajak memahami bahwa percakapan elit soal tempo politik dapat memengaruhi cara relawan dan pemilih menata ekspektasi menuju kontestasi berikutnya.

    Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah wacana percepatan ini berlanjut dalam forum-forum formal atau tetap sebatas imbauan internal. Sementara itu, rekaman yang beredar sudah cukup menempatkan isu tersebut dalam radar berita politik harian di ibu kota.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Budi Arie Setiadi, Relawan Projo, politik 2029, Joko Widodo, dinamika politik, Jakarta, relawan Jokowi