Wacana Indonesia Emas 2045 terus digaungkan sebagai janji lonjakan ekonomi, kesejahteraan, dan posisi geopolitik saat republik genap seabad. Bagi pembaca di Jakarta dan kota-kota besar lain, narasi itu terasa dekat lewat pembangunan fisik dan target statistik. Namun fondasi yang menopang visi besar itu—mutu manusia, pendidikan, dan jaminan sosial—justru kerap dinilai goyah bila ditilik secara jujur.
Tanpa jangkar kokoh pada kualitas warga, impian emas mudah berubah menjadi fatamorgana: angka tumbuh, ketimpangan teknokratis tetap menganga. Refleksi publik mutakhir menegaskan bahwa kegagalan merumuskan sistem pendidikan yang membebaskan serta skema kesejahteraan yang memberdayakan menempatkan cita-cita 2045 di titik paling rentan.
Pendidikan Bukan Pabrik Tenaga Murah
Di banyak kebijakan, pendidikan masih diperlakukan sebagai saluran pencetak tenaga kerja industri berbiaya rendah. Sekolah dan kampus digiring menjadi agen sertifikasi pasar, bukan ruang penyemaian kesadaran. Akibatnya, generasi unggul yang dijanjikan untuk 2045 kehilangan bekal paling dasar: kemampuan berpikir merdeka, etika, dan daya analisis terhadap kuasa serta informasi.
Jaminan sosial pun sering berhenti pada pola bantuan jangka pendek tanpa pemberdayaan struktural. Ketika perut dan rasa aman ditangani secara mekanis tanpa landasan humanis, hasilnya rapuh dan mudah dimanipulasi. Warga, termasuk anak muda urban di ibu kota, tetap terkungkung kecemasan ekonomi alih-alih naik ke jenjang rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri.
Kebijakan Pragmatis Minus Etika Akademis
Akar persoalan terletak pada perumusan kebijakan yang menjauh dari kaidah akademis dan renungan filosofis. Orientasi jangka pendek, kompromi politik, serta pengabaian integritas ilmiah menghasilkan regulasi yang berisiko merugikan masyarakat luas sekaligus merusak tatanan sosial dan ekologis.
Corak pemerintahan yang sangat pragmatis menempatkan rasionalitas teknis-administratif di atas pendekatan humanis. Infrastruktur megalomanis dan pertumbuhan statistik dijadikan tolok ukur tunggal. Dimensi keadilan sosial, ruang hidup, kesehatan mental, serta mutu kebudayaan dipinggirkan karena dinilai kurang “kalkulatif” secara instan.
Alienasi Generasi Muda dan Budaya Anti-Intelektual
Lanskap teknokratis itu bermuara pada alienasi anak muda. Berpikir mendalam, menggugat status quo, dan menjelajahi gagasan filsafati kerap dicap tidak produktif atau mengganggu ketertiban. Debat publik menyusut menjadi riak dangkal di media sosial. Tanpa alat analisis filosofis, generasi muda rentan jatuh ke apatisme massal atau fanatisme buta—tepat saat mereka seharusnya menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.
Budaya anti-intelektualisme memutus daya jelajah nalar. Filsafat yang diasingkan dari kelas dan ruang publik mencabut kemampuan mengurai manipulasi informasi, ketimpangan kuasa, dan kebijakan yang merugikan. Dalam kerangka hierarki kebutuhan, masyarakat yang hanya “diselamatkan” secara parsial di tingkat fisiologis dan keamanan sulit naik menuju belongingness, esteem, apalagi self-actualization.
- Pendidikan mengembalikan filsafat, etika, dan logika sebagai fondasi sejak dini.
- Kebijakan publik diuji pertanyaan humanis: untuk siapa, bermartabatkah, membebaskan atau memenjarakan.
- Kesejahteraan sosial digeser dari bagi-bagi bantuan ke pemberdayaan berkelanjutan.
- Kepemimpinan berani bersikap skeptis dan menempatkan manusia sebagai pusat.
Filsafat sebagai Jangkar, Bukan Hiasan Akademis
Mengembalikan berpikir kritis berarti menuntut reformasi arah, bukan slogan tambahan. Filsafat di sini bukan ornamen abstrak, melainkan metode keberanian berpikir—sapere aude—dan keberanian menggugat ketimpangan. Negara boleh kaya secara material, namun akan keropos secara kebudayaan dan etika kepemimpinan bila nalar kritis dibiarkan tumpul.
Aktualisasi diri massal hanya mungkin bila anak muda dilatih memahami hakikat diri, peran sosial, dan tanggung jawab etis terhadap bangsa. Itulah humanisasi di tengah sistem yang cenderung mengomodifikasi hampir seluruh lini kehidupan. Tanpa itu, Indonesia Emas 2045 tinggal agregasi PDB tanpa warga yang berdaya secara batiniah.
Bagi publik Jakarta yang sehari-hari hidup dalam tempo pembangunan cepat, pesan ini relevan: kemajuan infrastruktur harus dibarengi ruang kebebasan berpikir dan jaminan sosial yang memanusiakan. Visi seabad kemerdekaan hanya bermakna jika manusia Indonesia tidak lagi terkungkung kemiskinan bernalar dan tekanan pragmatisme yang menindas. Menaruh nalar kritis dan martabat warga sebagai jangkar adalah panggilan untuk mengoreksi arah sebelum fatamorgana mengeras menjadi kenyataan.
Sumber: Republika.