Pernyataan resmi dari Dubes Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menempatkan isu bandar antariksa Biak kembali dalam bingkai kerja sama sipil. Di Jakarta, ia menjelaskan bahwa pembicaraan dengan pihak Indonesia belum memasuki tahap perjanjian, apalagi menjadi basis militer asing.
Penegasan itu disampaikan Tolchenov dalam media briefing di ibu kota. Fokus utamanya adalah menenangkan spekulasi publik sambil menegaskan posisi Moskow yang siap mendukung, namun tidak memaksakan diri sebagai mitra tunggal.
Status pembicaraan masih sangat awal
Menurut Tolchenov, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengundang badan antariksa Rusia, Roscosmos, untuk berdiskusi soal kemungkinan keterlibatan teknis. Forum itu, katanya, baru bersifat penjajakan dan belum menyentuh kerangka kerja sama formal.
Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun dokumen perjanjian yang ditandatangani kedua negara terkait proyek di Biak, Papua. “Kami bahkan belum sampai pada tahap awal kerja sama. Pertemuan itu baru sebatas diskusi awal,” ujarnya.
Peluang bagi negara lain juga tidak ditutup. Dubes Rusia membuka ruang bahwa BRIN dapat menjajaki mitra alternatif sebelum memutuskan siapa yang akan dilibatkan dalam pembangunan fasilitas keantariksaan pertama Indonesia tersebut.
Tawaran teknologi tanpa paksaan politik
Meski statusnya masih longgar, Rusia menyatakan kesiapan mendukung rencana Indonesia. Melalui Roscosmos, Moskow menawarkan pengalaman operasional dan teknologi peluncuran yang sudah matang di negerinya.
Tolchenov menempatkan keputusan final sepenuhnya di tangan BRIN. Jika kelak Roscosmos dipilih, pihaknya mengaku senang dan yakin mampu membantu mewujudkan proyek itu. Nada bicaranya menekankan dukungan teknis, bukan agenda geopolitik yang dipaksakan.
Bagi pembaca di Jakarta, penegasan ini relevan karena perundingan dan klarifikasi publik berlangsung di ibu kota, tempat kebijakan luar negeri dan riset nasional kerap dikomunikasikan kepada media.
Bantahan tegas soal pangkalan militer
Bagian paling sensitif dari isu ini adalah dugaan bahwa bandar antariksa Biak bisa beralih fungsi menjadi pangkalan udara atau fasilitas militer Rusia. Tolchenov menolak narasi tersebut secara langsung.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas yang direncanakan merupakan aset milik Indonesia. Kerja sama dengan Rusia, jika disepakati nanti, tidak otomatis memberi ruang bagi kepentingan militer negara lain di wilayah Papua.
Indonesia, sebagai negara berdaulat, dinilainya tidak akan membiarkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer asing. Distingsi ini penting: pemanfaatan teknologi antariksa untuk kebutuhan pertahanan nasional berbeda dengan kehadiran instalasi militer milik negara lain.
Keputusan misi peluncuran di tangan Indonesia
Tolchenov menambahkan, seandainya kelak Indonesia memakai bandar antariksa tersebut untuk meluncurkan satelit militer atau misi keantariksaan lain, keputusan itu tetap milik pemerintah Indonesia. Rusia tidak mengklaim hak menentukan jenis muatan atau tujuan misi.
Dengan kata lain, kontrol operasional dan kedaulatan atas lokasi Biak tidak digeser oleh sekadar wacana kemitraan teknis. Penjelasan ini memisahkan spekulasi strategis dari fakta diplomasi yang masih di tahap awal.
Secara keseluruhan, pesan dari Dubes Rusia di Jakarta mengunci dua poin: proyek bandar antariksa Biak belum mengikat secara hukum, dan isu pangkalan militer asing tidak berdasar pada kesepakatan yang ada. Langkah berikutnya menunggu arah kebijakan BRIN serta pilihan mitra yang dinilai paling sesuai bagi Indonesia.
Sumber: Republika.