Isu pengamanan aset negara di wilayah operasi hulu migas kembali menjadi perhatian publik, termasuk pembaca di Jakarta yang mengikuti ketahanan energi nasional. Pakar ekonomi Profesor Hamid Paddu menilai sinergi antara pemerintah daerah dan kontraktor sangat diperlukan agar aset Blok Rokan tetap terjaga dan kegiatan operasional tidak terganggu persoalan lokal.
Menurut Hamid, aktivitas migas di lapangan selalu bersinggungan dengan urusan pertanahan, ketenagakerjaan, serta dinamika sosial di sekitar wilayah kerja. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus berjalan efektif sesuai kewenangan masing-masing, tanpa menambah rantai birokrasi yang justru memperlambat penyelesaian masalah.
Sinergi Pemda dan Kontraktor untuk Kelancaran Operasi
Hamid menekankan bahwa berbagai kebutuhan di daerah yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan hulu migas dapat ditangani lebih cepat bila pemda dan kontraktor saling bersinergi. Koordinasi yang dimaksud bersifat memfasilitasi, bukan menciptakan prosedur baru yang berbiaya tinggi.
Ia mengingatkan, mekanisme yang dibangun mesti efisien agar tidak menjadi pola yang membebankan biaya tidak perlu pada operasi. Dengan pendekatan itu, gangguan kedaerahan yang berpotensi menghambat produksi dapat ditekan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik.
Peran Satgas Migas Riau dalam Mediasi dan Pengamanan BMN
Optimalisasi Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau disebut sebagai salah satu wadah koordinasi lintas instansi yang relevan. Satgas tersebut berperan menangani persoalan pertanahan serta melindungi Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.
Fungsi mediasi satgas mencakup kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak atas aset negara. Dengan forum yang jelas, penanganan sengketa diharapkan lebih terarah dan tetap berada dalam koridor kewenangan lembaga terkait.
Hasil FGD PHR, SKK Migas, dan Polda Riau
Penguatan peran satgas tersebut menjadi salah satu poin keputusan dalam Focus Group Discussion yang digelar PT Pertamina Hulu Rokan bersama SKK Migas dan Polda Riau pada 6 Agustus 2026. Forum itu mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lain.
Tujuannya menyamakan persepsi soal penanganan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan operasi hulu migas, khususnya perlindungan BMN. Kesamaan pandangan ini dinilai penting agar respons di lapangan tidak tumpang tindih dan tetap profesional.
Ancaman Aktivitas Ilegal dan Prinsip Desentralisasi
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas dilaporkan memengaruhi kegiatan operasi PHR. Di antaranya perambahan liar, klaim tanah ulayat tanpa dasar hukum memadai, jual beli lahan ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan.
- Perambahan dan penyerobotan lahan BMN
- Klaim serta transaksi tanah tanpa legalitas kuat
- Dokumen pertanahan tumpang tindih
- Pembalakan liar dan hambatan akses operasional
Hamid menambahkan, sinergi lintas lembaga sejalan dengan semangat desentralisasi. Meski Blok Rokan merupakan kegiatan strategis nasional, pemerintah daerah dan aparat di tingkat lokal tetap punya kewenangan yang harus dijalankan sesuai tugas masing-masing, sepanjang koordinasi tidak menimbulkan biaya tambahan.
Bagi pembaca di Jakarta, menjaga kelancaran Blok Rokan berarti menjaga kontribusi pasokan energi dan stabilitas fiskal yang berdampak luas ke ibu kota serta daerah lain. Koordinasi yang rapi di Riau pada akhirnya menjadi bagian dari kepentingan nasional yang perlu terus dipantau.
Dengan pola kerja yang profesional dan berorientasi solusi, pengamanan aset negara serta kesinambungan operasi hulu migas di Blok Rokan diharapkan lebih terjamin tanpa mengorbankan efisiensi.
Sumber: Republika.