Persoalan pelajar rakit Cililin kembali menjadi perhatian setelah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail meninjau langsung kondisi di Kampung Sadang, Desa Budiharja, Kecamatan Cililin. Setiap hari, sejumlah anak harus menyeberangi perairan Waduk Saguling dengan rakit bambu agar sampai ke SDN Budiharja di Kampung Gombong. Langkah itu diambil untuk memangkas jarak tempuh, meski risiko keselamatan tetap mengintai ketika muka air berubah.
Bagi pembaca di Jakarta, kisah ini mengingatkan bahwa kesenjangan akses pendidikan masih nyata di sejumlah daerah Jawa Barat, termasuk kawasan sekitar waduk yang terpisah secara geografis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan sudah menyiapkan rangkaian opsi, dari penanganan cepat hingga kajian infrastruktur jangka panjang, agar proses belajar tidak terus bergantung pada rakit.
Peninjauan lapangan dan temuan jarak tempuh
Pada Senin, 31 Agustus 2026, bupati mengecek lokasi dan menyusuri jalan setapak menuju sekolah. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat langsung apa yang dihadapi siswa, bukan sekadar menerima laporan di meja. Dari hasil peninjauan, sejumlah kondisi lapangan dicatat sebagai bahan evaluasi sebelum opsi permanen diputuskan.
Berdasarkan kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, jarak yang perlu dihubungkan untuk akses warga mencapai sekitar 280 meter. Angka tersebut menjadi acuan utama saat opsi jembatan dibahas. Informasi tersebut disampaikan Jeje saat dikonfirmasi pada Selasa, 1 September 2026.
Mengapa jembatan gantung dinilai sulit
Dengan bentang sekitar 280 meter, pembangunan jembatan gantung dinilai tidak memungkinkan di lokasi tersebut. Pemerintah daerah kemudian menimbang alternatif lain, termasuk jembatan apung. Namun, skema jembatan apung membutuhkan anggaran yang relatif besar sehingga kajian teknis dan kemampuan pembiayaan masih berlangsung.
Jeje menekankan semua opsi dikaji secara paralel. Untuk jangka panjang, Pemkab KBB melihat kemungkinan akses yang lebih permanen. Sementara itu, langkah cepat diarahkan agar anak-anak tidak terus terpapar risiko penyeberangan harian di Waduk Saguling.
Layanan antar-jemput sementara bagi 16 siswa
Selagi keputusan infrastruktur belum final, Pemkab KBB menyiapkan penanganan sementara berupa kendaraan antar-jemput. Fasilitas itu ditujukan bagi sekitar 16 siswa yang selama ini mengandalkan rakit bambu menuju sekolah. Langkah ini diharapkan menekan risiko keselamatan, terutama saat kondisi perairan berubah.
Koordinasi dengan pihak terkait tetap digarisbawahi. Pemerintah ingin memastikan pilihan yang diambil dapat direalisasikan, aman, dan efektif bagi warga Kampung Sadang serta lingkungan sekolah di Desa Budiharja. Pendekatan bertahap ini juga memberi ruang evaluasi biaya dan teknis sebelum proyek besar diluncurkan.
- Peninjauan langsung bupati ke lokasi penyeberangan dan jalur setapak.
- Kajian jarak akses sekitar 280 meter oleh Dinas PUTR KBB.
- Pertimbangan jembatan apung sebagai alternatif, dengan catatan anggaran.
- Penyediaan antar-jemput sementara untuk sekitar 16 pelajar.
Laporan ke Gubernur Jawa Barat dan arah kebijakan
Hasil kajian teknis beserta berbagai alternatif penanganan direncanakan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan arahan lanjutan. Pelibatan tingkat provinsi diharapkan memperjelas dukungan pembiayaan dan standar keamanan infrastruktur yang akan dipilih.
Isu akses pendidikan di tepi waduk seperti di Cililin relevan dipantau publik luas, termasuk warga ibu kota yang mengikuti perkembangan pemerataan layanan dasar di Jawa Barat. Kejelasan jadwal antar-jemput, pengawasan keselamatan, dan transparansi kajian anggaran menjadi titik yang layak terus diawasi masyarakat.
Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmen mencari solusi yang tidak hanya cepat terasa, tetapi juga berkelanjutan. Dengan kombinasi transportasi sementara dan kajian infrastruktur permanen, harapan agar pelajar tidak lagi bergantung pada rakit bambu setiap hari diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap dan terukur.
Sumber: Republika.