Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menempatkan kajian ikan sapu-sapu sebagai agenda prioritas di Raperda Perubahan APBD 2026. Alokasi Rp250 juta disiapkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) setelah mendapat penegasan dari Gubernur Pramono Anung, meski usulan serupa sempat tertolak pada pembahasan anggaran sebelumnya. Bagi warga Jakarta yang akrab dengan setu dan sungai di wilayah selatan hingga utara, isu spesies invasif ini menyentuh langsung kualitas lingkungan air kota.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan dalam rapat bersama DPRD DKI pada Rabu, 9 September 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi satu-satunya aktivitas baru yang diajukan dinasnya dalam revisi anggaran tahun berjalan. Target kinerja KPKP untuk 2026 tetap utuh; yang berubah hanya penambahan kajian tersebut.
Arahan Gubernur dan Revisi Usulan Anggaran
Hasudungan menjelaskan, Gubernur meminta kajian ikan sapu-sapu tetap dilaksanakan pada tahun ini. Karena usulan awal tidak lolos pada tahap pembahasan semula, dinas menempuh jalur efisiensi internal. Sejumlah kegiatan yang dinilai bisa dipangkas atau dihemat dialihkan dananya agar kebutuhan kajian terpenuhi tanpa membuka pos belanja baru yang membebani APBD secara berlebihan.
Menurut pejabat dinas itu, pola “tambah kurang” diterapkan pada dua kelompok efisiensi kegiatan. Hasil penghematan itulah yang kemudian dialokasikan khusus untuk studi mengenai ikan sapu-sapu. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan semangat belanja yang lebih tertib di tengah pengawasan DPRD terhadap perubahan anggaran daerah.
Mengapa Ikan Sapu-Sapu Jadi Perhatian Jakarta
Ikan sapu-sapu dikenal luas sebagai spesies invasif yang berpotensi menekan keseimbangan ekosistem perairan. Di kawasan seperti Setu Babakan, Jakarta Selatan, keberadaan ikan ini sering dijumpai petugas lapangan dan warga sekitar. Populasi yang tidak terkendali dapat menggeser spesies lokal, mengganggu rantai makanan, serta memengaruhi kualitas habitat air yang menjadi andalan ruang terbuka hijau dan wisata air kota.
Kajian yang dianggarkan diharapkan memberi dasar ilmiah bagi langkah pengendalian. Tanpa data yang memadai tentang sebaran, densitas, dan dampak ekologis, kebijakan penanganan berisiko bersifat reaktif. Dengan anggaran terbatas Rp250 juta, fokus kajian kemungkinan mengarah pada pemetaan awal, analisis risiko, serta rekomendasi teknis yang dapat ditindaklanjuti dinas terkait dan pemerintah kota administrasi.
Posisi KPKP dalam APBD Perubahan 2026
Dalam forum DPRD, Hasudungan memastikan tidak ada penambahan aktivitas baru lain dari sisi KPKP. Pembahasan subsidi pangan yang sempat menjadi sorotan sudah selesai dan masuk dalam paket perubahan anggaran. Dengan demikian, daftar penambahan murni dari dinas tersebut hanya menyisakan satu item: kajian ikan sapu-sapu.
Sikap ini mencerminkan upaya menjaga disiplin belanja. Pemerintah daerah tetap mempertahankan target kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun, sambil mengakomodasi instruksi gubernur yang dianggap mendesak dari sisi ketahanan ekosistem dan pangan perairan. Bagi pembaca di Jakarta, kejelasan pos anggaran seperti ini penting agar publik dapat memantau apakah kajian benar-benar menghasilkan output yang berguna, bukan sekadar serapan dana.
- Anggaran kajian: Rp250 juta
- Sumber dana: efisiensi internal Dinas KPKP
- Status: satu-satunya aktivitas baru KPKP di APBD-P 2026
- Dasar pelaksanaan: arahan Gubernur Pramono Anung
Implikasi bagi Pengawasan DPRD dan Warga
Rapat pembahasan Raperda Perubahan APBD menjadi momentum DPRD menguji rasionalitas belanja. Anggota dewan dapat menagih kerangka acuan kajian, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaporan. Transparansi hasil studi nanti akan menentukan apakah temuan dimanfaatkan untuk program pengendalian di setu, kali, dan situ yang tersebar di lima kota administrasi.
Warga Jakarta, khususnya yang tinggal di sekitar perairan terbuka, berkepentingan agar spesies invasif tidak merusak fungsi ekologi dan nilai ekonomi lokal. Kajian yang ramping namun terarah dapat menjadi pijakan kolaborasi antara dinas, komunitas, dan pengelola kawasan. Yang perlu dihindari adalah pengulangan usulan tanpa kejelasan metode dan tindak lanjut.
Secara keseluruhan, alokasi Rp250 juta menandai kompromi antara kebutuhan teknis lingkungan dan keterbatasan ruang fiskal di revisi APBD 2026. Pelaksanaan di lapangan, kualitas laporan, serta pemanfaatan rekomendasi akan menjadi ukuran apakah keputusan ini benar-benar menjawab masalah ikan sapu-sapu di perairan ibu kota.
Sumber: Liputan6.