Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menempatkan Pusat Logistik Berikat sebagai penyangga penting agar barang impor tidak lama mengendap di kawasan pelabuhan. Langkah itu dinilai relevan bagi pelaku usaha di ibu kota yang bergantung pada kelancaran rantai pasok dari Tanjung Priok dan kawasan industri sekitarnya.
Peninjauan dilakukan ke PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, pada Rabu (2/9/2026). Fokus kunjungan adalah menilai sejauh mana fasilitas kepabeanan dimanfaatkan, sekaligus mendengar kendala operasional di lapangan.
Peran PLB sebagai penyangga pelabuhan
Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menekankan bahwa barang dapat dialihkan lebih cepat dari pelabuhan ke gudang berikat sebelum proses lanjutan. Dengan pola itu, antrean di area pelabuhan diharapkan berkurang dan biaya logistik tidak membengkak akibat penumpukan.
Menurut Hendri, Bea Cukai tidak berhenti pada peran fasilitator perdagangan. Fasilitas yang diberikan harus benar-benar mendorong pertumbuhan usaha dan aktivitas industri. Ia menegaskan dukungan asistensi tetap dibuka bagi penerima fasilitas di wilayah kerja Jakarta.
Temuan di perusahaan penerima fasilitas
Dari hasil peninjauan, perusahaan yang memakai skema PLB sejak 2017 hingga 2026 dinilai tidak menghadapi hambatan berat dalam pemanfaatan fasilitas. Temuan itu menjadi sinyal bahwa skema gudang berikat multifungsi dapat berjalan stabil bila pengawasan dan pendampingan berjalan seiring.
Hendri menambahkan, kehadiran PLB membantu mengurai tingkat keterisian atau occupancy rate di pelabuhan. Barang yang segera dipindahkan ke tempat penampungan berikat mengurangi risiko penumpukan. Ia juga mengingatkan bahwa kemacetan lalu lintas di sekitar pelabuhan berada di luar domain Bea Cukai.
Keluhan kuota impor dan dokumen lartas
Di sisi pelaku usaha, muncul catatan soal pengajuan kuota impor besi baja dan spare part yang memakan waktu panjang. Proses dokumen larangan dan pembatasan, termasuk pertimbangan teknis di Kementerian Perindustrian serta persetujuan impor di Kementerian Perdagangan, masih dikeluhkan.
Salah satu pengusaha menyebutkan volume kuota yang disetujui kerap lebih kecil dari pengajuan awal. Masukan tersebut dicatat sebagai bahan identifikasi persoalan agar solusi lintas instansi dapat digodok tanpa mengorbankan kepatuhan.
- Penundaan bea masuk dan pajak impor hingga barang dikeluarkan
- Masa penimbunan di PLB dapat mencapai tiga tahun
- Pengelolaan arus kas importir lebih fleksibel
- Pengawasan fasilitas di Jakarta oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta
Manfaat bagi rantai pasok dan pelabuhan ibu kota
PLB merupakan gudang logistik multifungsi dengan fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk efisiensi ekspor-impor. Di Jakarta, sejumlah lokasi beroperasi antara lain di Cakung dan Marunda, melayani komoditas bahan baku hingga produk jadi.
Bagi importir, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan waktu pengeluaran barang, bukan saat pertama kali masuk ke Indonesia. Bagi pemerintah, pemanfaatan skema ini berpotensi meredam penumpukan di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan menekan biaya logistik yang muncul dari lama tinggal barang.
Bagi pembaca di Jakarta, optimalisasi PLB menjadi isu praktis: kelancaran distribusi ke kawasan industri dan pasar dalam kota turut bergantung pada seberapa cepat barang meninggalkan pelabuhan menuju fasilitas berikat yang terawasi. Kolaborasi pengawasan, pendampingan usaha, dan perbaikan proses perizinan lintas kementerian tetap menjadi kunci agar manfaat fasilitas terasa di rantai pasok harian.
Sumber: Republika.