Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik di Jakarta dan daerah lain setelah deretan kasus keracunan memunculkan pertanyaan soal tanggung jawab hukum pengelola. Pemerhati hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, menegaskan bahwa kelalaian yang merugikan keselamatan penerima manfaat tidak cukup diselesaikan lewat evaluasi administratif belaka.
Pernyataan itu disampaikan Minggu, 13 September 2026. Ia menekankan bahwa program yang dibiayai negara harus menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama, sehingga pengelola yang terbukti lalai wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Alarm nasional dari data surveilans
Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, tercatat 50.059 kasus dalam 560 kejadian yang berkaitan dengan MBG. Sebaran tersebut mencakup 245 kabupaten/kota di 36 provinsi. Angka itu menandai skala persoalan yang tidak lagi bersifat lokal atau sporadis.
Bagi warga ibu kota yang mengikuti isu pendidikan dan layanan publik, temuan nasional ini menjadi pengingat bahwa rantai pasok makanan sekolah membutuhkan standar keamanan yang ketat, mulai dari penyiapan hingga distribusi di satuan pendidikan.
Argumen hukum soal kelalaian pengelola
Menurut Edi Saputra Hasibuan, daftar korban tidak boleh terus bertambah. Ia menilai penegakan sanksi pidana relevan apabila terbukti ada kelalaian dalam menjamin keamanan pangan program. Pendekatan hanya berupa teguran atau perbaikan prosedur dinilai tidak memadai jika fakta menunjukkan adanya kelalaian yang berujung pada gangguan kesehatan massal.
Dosen program pascasarjana tersebut juga menyoroti bahwa penggunaan anggaran negara memperkuat kewajiban akuntabilitas. Ketika risiko kesehatan muncul berulang, publik berhak menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab di tingkat pengelolaan lapangan.
Keselamatan anak sebagai tolok ukur utama
Fokus utama yang digarisbawahi adalah perlindungan anak sebagai penerima manfaat. Keracunan berulang dinilai menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tujuan gizi program. Karena itu, standar operasional, pengawasan mutu, dan mekanisme pelaporan insiden perlu dijalankan secara konsisten, bukan sekadar dokumen formal.
Di lingkungan metropolitan seperti Jakarta, orang tua dan sekolah sering menuntut transparansi cepat saat ada dugaan makanan bermasalah. Sinyal dari pemerhati hukum ini sejalan dengan harapan agar setiap insiden ditindaklanjuti dengan investigasi yang tegas dan terukur.
Implikasi bagi tata kelola program ke depan
Desakan sanksi pidana bagi pengelola yang lalai menempatkan isu MBG pada ranah kepatuhan hukum, bukan hanya wacana kebijakan sosial. Langkah preventif tetap penting, namun penegakan hukum disebut sebagai instrumen penutup celah agar kelalaian tidak berulang.
- Verifikasi keamanan pangan di titik produksi dan distribusi
- Pemantauan kesehatan penerima manfaat secara berkala
- Penegasan rantai tanggung jawab pengelola di setiap wilayah
Dengan data Kemenkes yang sudah memetakan sebaran kejadian, publik menantikan respons kelembagaan yang menyeimbangkan perbaikan sistem dan kepastian hukum. Tanpa kepastian itu, risiko korban baru dikhawatirkan tetap terbuka.
Pada akhirnya, pesan yang disampaikan pemerhati hukum pidana itu sederhana namun tegas: hentikan bertambahnya korban, utamakan keselamatan anak, dan pastikan pengelola yang terbukti lalai bertanggung jawab di hadapan hukum.
Sumber: Sindo News.