Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia menegaskan pentingnya aspirasi damai di tengah rencana unjuk rasa di kawasan DPR, Jakarta. Ketua Umum PB PII Kevin Prayoga, dalam siaran pers Rabu (26/8/2026), mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana kondusif agar kebebasan berpendapat tidak bergeser menjadi arena provokasi atau penyebaran informasi palsu.
Bagi pembaca di ibu kota, imbauan itu relevan karena sejumlah aksi massa kerap bertumpu di Senayan dan berdampak pada lalu lintas serta ketertiban umum di sekitar gedung parlemen. PB PII memandang kebebasan menyampaikan pendapat sebagai fondasi demokrasi, namun harus sejalan dengan penghormatan terhadap hukum dan hak warga lain.
Imbauan ketertiban jelang aksi AMPB
Kevin Prayoga mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di DPR pada 27 Agustus 2026. Ia menilai munculnya berbagai tuntutan publik sebagai hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, asalkan disalurkan dengan cara yang tertib.
Menurutnya, setiap mobilisasi publik perlu disertai kesadaran kolektif agar tidak membuka ruang politik kebencian, agitasi, maupun narasi yang mempertajam polarisasi. Unjuk rasa dijamin undang-undang, tetapi pelaksanaannya wajib memperhatikan ketertiban umum, etika bernegara, dan kenyamanan warga sekitar lokasi aksi.
Tanggung jawab konstitusional dalam berpendapat
PB PII menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional. Penyampaian aspirasi, kata Kevin, perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, komitmen menjaga persatuan, serta penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demokrasi yang sehat, lanjutnya, memberi ruang bagi masyarakat untuk bersuara sekaligus memberi kesempatan kepada pemerintah dan lembaga negara untuk mendengar serta merespons. Tanpa keseimbangan itu, kritik publik berisiko kehilangan arah dan merugikan kepentingan bersama.
Dua belas poin sikap dan ajakan dialog
Pada kesempatan yang sama, organisasi kepemudaan itu merilis 12 poin pernyataan sikap terkait dinamika sosial yang berkembang. Intinya, PB PII mendorong agar aspirasi disampaikan secara tertib dan tidak dimanfaatkan untuk kekacauan, perusakan fasilitas umum, ataupun penyebaran disinformasi.
Kevin juga mendorong pemerintah dan DPR memperluas ruang komunikasi agar keluhan warga dapat dibahas lewat dialog konstruktif. Aparat penegak hukum diminta mengawal aksi secara humanis, profesional, dan proporsional demi menjaga kedamaian.
- Menjaga ketertiban saat mobilisasi massa
- Menolak provokasi dan politik kebencian
- Memverifikasi informasi sebelum menyebarluaskan
- Membuka dialog antara warga, pemerintah, dan DPR
Makna bagi warga Jakarta dan ruang publik
Di Jakarta, unjuk rasa di kawasan parlemen sering memengaruhi mobilitas harian. Pesan PB PII tentang aspirasi damai menjadi pengingat agar peserta aksi, pengamat, maupun warga sekitar sama-sama menahan diri dari menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, terutama lewat media sosial.
Pengelolaan ruang demokrasi secara bersama, menurut organisasi ini, membantu menjaga penyampaian pendapat sebagai bagian dari pencarian solusi, bukan pemicu ketegangan. Dengan begitu, kritik tetap hidup tanpa mengorbankan ketertiban ibu kota.
PB PII menutup sikapnya dengan harapan agar seluruh pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas polarisasi sesaat. Aspirasi yang disampaikan dengan tertib dan bertanggung jawab dinilai lebih berpeluang didengar serta ditindaklanjuti lembaga negara.
Sumber: Republika.