Proses Sensus Ekonomi 2026 menyentuh langsung lingkungan pejabat negara di ibu kota. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Kehadiran tim pendata itu menegaskan bahwa pemutakhiran profil kegiatan ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha kecil, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga pejabat.
Bagi pembaca di Jakarta, momen ini relevan karena sensus berlangsung di wilayah metropolitan yang padat aktivitas bisnis, jasa, dan rumah tangga. Data yang terkumpul akan menjadi acuan perencanaan pusat maupun daerah, termasuk DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional.
Pendampingan Kepala BPS di rumah dinas
Kunjungan ke kediaman dinas Ketua MPR tidak dilakukan sembarangan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mendampingi petugas lapangan saat memutakhirkan profil aktivitas ekonomi keluarga Muzani. Langkah tersebut memberi sinyal bahwa lembaga statistik menempatkan akurasi dan keterlibatan pejabat publik sebagai bagian dari sosialisasi sensus.
Dalam kesempatan itu, Muzani menyampaikan bahwa ia, sebagai warga negara, menjawab pertanyaan seputar jumlah anggota keluarga serta jenis usaha yang dijalankan keluarga atau anggota keluarga. Seluruh rangkaian wawancara, menurutnya, berjalan lancar dan tertib.
Transparansi responden sebagai kunci potret ekonomi
Ketua MPR menekankan keterbukaan informasi dari setiap responden. Tanpa kejujuran data rumah tangga dan unit usaha, potret kegiatan ekonomi nasional sulit terukur secara utuh. Ia menjelaskan bahwa keterangan terkait usaha keluarga telah disampaikan sesuai kapasitas yang dimiliki, tanpa menutupi fakta yang relevan bagi pendataan.
Pendekatan transparan ini penting agar BPS dapat memetakan spektrum aktivitas ekonomi—dari skala rumah tangga hingga dunia usaha formal. Di kota besar seperti Jakarta, keragaman jenis usaha sangat tinggi, sehingga partisipasi jujur dari responden pejabat maupun warga biasa sama-sama menentukan kualitas hasil sensus.
Data akurat sebagai fondasi kebijakan pembangunan
Muzani menempatkan ketersediaan basis data ekonomi yang andal sebagai fondasi utama perumusan arah kebijakan pembangunan. Angka yang valid membantu pemerintah menilai sektor mana yang tumbuh, mana yang perlu dukungan, serta bagaimana alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan tanpa tumpuan data berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperbarui gambaran struktur ekonomi Indonesia, termasuk kontribusi rumah tangga pejabat yang turut dicatat secara administratif.
- Pemutakhiran jumlah dan komposisi keluarga
- Identifikasi jenis usaha yang digeluti anggota keluarga
- Penguatan basis data bagi perencanaan pembangunan nasional
Makna simbolik bagi warga ibu kota
Keikutsertaan Ketua MPR dalam Sensus Ekonomi 2026 memberi contoh partisipatif di lingkungan pejabat negara. Bagi warga Jakarta Selatan dan sekitarnya, kehadiran petugas BPS di kawasan Widya Chandra dapat mendorong kesadaran bahwa sensus menyentuh semua alamat, bukan hanya pusat perdagangan atau kawasan industri.
Dengan proses yang dijalani secara terbuka, Muzani ingin menegaskan bahwa angka statistik bukan sekadar laporan teknis. Data yang terkumpul akan memengaruhi keputusan publik di masa depan, mulai dari perencanaan investasi hingga penyesuaian program sosial-ekonomi di tingkat nasional dan daerah.
Sebagai penutup, partisipasi pejabat tinggi negara dalam Sensus Ekonomi 2026 memperkuat legitimasi pendataan BPS. Harapannya, semakin banyak responden di Jakarta dan wilayah lain yang menjawab lengkap sehingga potret ekonomi Indonesia semakin akurat dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan.
Sumber: Sindo News.