Isu pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan kembali mengemuka setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyampaikan rekomendasi tegas kepada pemerintah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendorong agar putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan, termasuk dampaknya pada perencanaan fiskal yang dinantikan masyarakat di Jakarta dan daerah lain.
Rekomendasi tersebut lahir dari pembahasan Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah dan dibacakan dalam sidang pleno III Muktamar ke-35 NU. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Inti Rekomendasi NU soal Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi digabung dengan alokasi dana pendidikan. Pemisahan itu paling lambat harus tercermin dalam APBN 2028. Namun, Muktamar ke-35 NU menilai langkah itu perlu dipercepat.
Dalam pembacaan rekomendasi dinyatakan bahwa PBNU meminta pemerintah menjalankan putusan MK terkait MBG pada tahun anggaran 2027, tanpa menunggu 2028. Sikap ini menempatkan kepatuhan konstitusional dan kejelasan pos anggaran sebagai prioritas kebijakan publik.
Dasar Konstitusi dan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Rekomendasi NU merujuk pada mandat UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut penilaian yang disampaikan di muktamar, praktik selama ini belum maksimal sehingga porsi pendidikan tergerus oleh kebutuhan program lain.
Salah satu faktor yang disoroti adalah penggunaan alokasi pendidikan untuk membiayai program MBG. Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah menyinggung putusan MK nomor 40/PUU/2021/2026 yang menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Dengan demikian, perumusan APBN ke depan dituntut lebih taat asas.
Prinsip Kebijakan Anggaran yang Diingatkan NU
Selain soal tenggat waktu, NU menekankan agar kebijakan anggaran disusun sesuai kemaslahatan, menjunjung keadilan, menghindari pemborosan, serta memiliki skala prioritas yang jelas. Prinsip tersebut relevan bagi pengawasan publik, termasuk warga Jakarta yang memantau kualitas belanja negara dan keberlanjutan layanan dasar.
Program MBG menyentuh kebutuhan gizi anak sekolah dan keluarga. Karena itu, pemisahan sumber pendanaan dinilai penting agar target gizi tetap jalan tanpa mengurangi komitmen konstitusional pada sektor pendidikan. Kejelasan pos anggaran juga memudahkan evaluasi efektivitas di tingkat pusat maupun daerah.
- Pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan diminta berlaku pada APBN 2027.
- Putusan MK memberi batas akhir pada APBN 2028.
- Alokasi pendidikan 20 persen APBN ditegaskan sebagai amanat konstitusi.
- Perumusan anggaran perlu adil, hemat, dan berprioritas.
Implikasi bagi Perencanaan APBN dan Publik
Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti, pemerintah perlu menyesuaikan arsitektur belanja negara lebih awal. Bagi pembaca di Jakarta, sinyal tersebut penting karena menyangkut kepastian program sosial, kualitas anggaran pendidikan, serta transparansi fiskal yang memengaruhi layanan publik di ibu kota.
Muktamar ke-35 NU menempatkan isu ini sebagai bagian dari rekomendasi kelembagaan kepada pemerintah. Langkah berikutnya bergantung pada respons eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran, sambil tetap berpegang pada putusan MK dan mandat konstitusi mengenai porsi pendidikan.
Dengan rekomendasi agar pemisahan dilakukan pada 2027, NU memberi penekanan pada kecepatan koreksi anggaran tanpa meniadakan substansi putusan MK. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah menerjemahkan desakan itu ke dalam dokumen APBN yang lebih tertib dan akuntabel.
Sumber: Sindo News.
