Meski sumber daya bumi secara teoritis mencukupi kebutuhan hidup layak, sejumlah negara termiskin dunia masih terperangkap kemiskinan ekstrem. Bagi pembaca di Jakarta yang akrab dengan dinamika ekonomi urban, gambaran ketimpangan global ini penting dipahami: daya beli per kapita di kelompok negara miskin jauh tertinggal dibanding negara kaya, dan pemulihan mereka kerap terhambat faktor struktural.
Burundi, Republik Afrika Tengah, serta Sudan Selatan kerap disebut sebagai potret nyata kemiskinan sistemik. Konflik berkepanjangan, warisan kolonial, korupsi, iklim ekstrem, dan beban utang saling bertaut sehingga jaring pengaman sosial sulit berfungsi. Krisis lintas batas—pandemi, inflasi, gangguan rantai pasok pangan terkait perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan di Timur Tengah—memperberat tekanan pada kelompok rentan.
Jurang paritas daya beli yang semakin lebar
Ukuran Paritas Daya Beli atau PPP menjadi penanda keras ketimpangan. Rata-rata daya beli per kapita tahunan di sepuluh negara terkaya menembus lebih dari 121.000 dolar AS. Sebaliknya, di sepuluh negara termiskin angkanya hanya sekitar 1.700 dolar AS. Selisih ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan akses pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja yang sangat timpang.
Ketika daya beli stagnan, rumah tangga miskin lebih mudah terdampak lonjakan harga pangan dan energi. Pemangkasan bantuan internasional di sejumlah periode krisis juga mempersempit ruang manuver pemerintah negara miskin untuk menahan guncangan eksternal.
Akar struktural di kawasan yang rentan
Di banyak wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, institusi publik lemah dan keamanan tidak stabil. Konflik bersenjata merusak lahan pertanian, memutus jalur perdagangan, serta memaksa penduduk mengungsi. Korupsi mengikis anggaran pembangunan, sementara utang membatasi ruang fiskal untuk investasi sosial jangka panjang.
Kondisi iklim ekstrem menambah lapisan risiko: kekeringan atau banjir dapat menggagalkan musim tanam dan memicu lonjakan harga lokal. Tanpa cadangan devisa dan diversifikasi ekonomi yang memadai, pemulihan pascabencana berjalan lambat. Warisan ketimpangan historis memperumit reformasi, karena modal manusia dan infrastruktur dasar belum merata.
Dampak krisis global pada kelompok paling rentan
Gelombang guncangan belakangan memperlihatkan betapa tipisnya bantalan sosial di negara termiskin dunia. Pandemi menekan pendapatan informal. Inflasi menggerus daya beli bahan pokok. Gangguan pasokan pangan akibat konflik di Eropa Timur dan ketidakpastian di Timur Tengah menaikkan biaya impor bagi negara yang bergantung pada pasokan luar.
Ketika bantuan luar negeri menyusut dan program perlindungan sosial terbatas, rumah tangga miskin cenderung menjual aset produktif, menarik anak dari sekolah, atau bermigrasi tanpa jaminan. Siklus ini memperpanjang kemiskinan antargenerasi dan mempersulit target pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat global.
Pelajaran bagi pembaca urban dan kerja sama internasional
Dari kacamata Jakarta, isu ini relevan karena rantai pasok, harga komoditas, dan stabilitas kawasan saling terhubung. Kesadaran publik terhadap ketimpangan global dapat mendorong dukungan pada kebijakan perdagangan yang adil, diplomasi kemanusiaan, serta inisiatif pembangunan yang menekankan ketahanan pangan dan tata kelola.
Solusi jangka panjang menuntut kombinasi perdamaian, reformasi institusi, investasi sumber daya manusia, dan kerangka utang yang lebih berkelanjutan. Tanpa itu, daftar negara yang terjebak kemiskinan ekstrem berisiko bertahan meski wacana pembangunan global terus bergulir. Data PPP dan potret Burundi, Republik Afrika Tengah, serta Sudan Selatan menjadi pengingat bahwa pertumbuhan dunia belum merata dinikmati.
Memahami peta kemiskinan ekstrem membantu menempatkan berita ekonomi internasional dalam konteks yang lebih utuh: bukan hanya angka pertumbuhan agregat, tetapi kualitas hidup warga di ujung spektrum termiskin.
Sumber: Liputan6.