Pernyataan resmi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kembali menegaskan urgensi pengungkapan kematian Bambang Setiyawan, warga Pejompongan, yang terkait kericuhan pasca unjuk rasa 27 Agustus 2026 di Jakarta. Ia menekankan aparat wajib bekerja berdasarkan bukti, bukan tekanan atau sentimen sesaat.
Bagi pembaca di ibu kota, kasus ini menyentuh rasa aman warga sekitar Pejompongan dan pertanyaan publik soal akuntabilitas pasca aksi massa. Yusril meminta seluruh rangkaian peristiwa dibuka terang, termasuk siapa saja yang diduga terlibat.
Desakan agar penyelidikan menjangkau semua pihak
Menurut keterangan tertulis yang dirilis Kamis, 3 September 2026, Yusril meminta polisi mengungkap pihak yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga punya keterlibatan. Cakupannya tidak dibatasi pada individu saja, melainkan juga kelompok maupun organisasi kemasyarakatan bila data mendukung.
Ia menambahkan, proses hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan selektif atau tebang pilih justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Jakarta dan nasional.
Dari penyelidikan ke penyidikan bila bukti cukup
Yusril menjelaskan, jika dalam tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, penanganan perkara perlu ditingkatkan ke penyidikan sesuai mekanisme hukum. Ia menekankan objektivitas dan dasar bukti sebagai syarat mutlak setiap langkah formal.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pemerintah pusat menghendaki penanganan yang runtut, bukan sekadar penutupan cepat tanpa kejelasan. Bagi keluarga korban dan warga Pejompongan, kejelasan tahap ini menjadi penanda apakah negara serius menjaga rasa keadilan.
Konteks kericuhan pasca unjuk rasa di Jakarta
Kematian Bambang Setiyawan dikaitkan dengan kericuhan yang terjadi setelah unjuk rasa 27 Agustus 2026. Publik ibu kota menanti uraian kronologi yang utuh: urutan kejadian, lokasi, serta peran pihak-pihak di lapangan, agar spekulasi tidak mengisi ruang kosong informasi.
Yusril menggarisbawahi bahwa hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Prinsip itu, kata dia, berlaku bagi siapa pun yang terbukti terkait berdasarkan fakta, bukan status sosial atau afiliasi organisasi.
- Penyelidikan harus berbasis bukti dan informasi awal yang sah.
- Peningkatan ke penyidikan hanya bila bukti permulaan memadai.
- Individu, kelompok, dan ormas dapat diperiksa jika ada dugaan keterlibatan.
Implikasi bagi penegakan hukum di ibu kota
Sebagai Menko yang membidangi hukum dan HAM, sikap Yusril menjadi rujukan koordinasi antarlembaga. Di Jakarta, tuntutan serupa kerap muncul setiap kali aksi massa berujung korban: publik ingin kepastian, bukan sekadar janji normatif.
Ia menegaskan seluruh proses harus objektif. Tanpa standar itu, risiko munculnya persepsi ketidakadilan justru dapat memperkeruh suasana pasca kericuhan dan menggerus legitimasi penegakan hukum di ruang publik ibu kota.
Pada akhirnya, pengungkapan tuntas kematian Bambang Setiyawan akan diukur dari kelengkapan fakta yang disampaikan aparat, kepatuhan pada prosedur, serta keberanian menindak siapa pun yang terbukti bersalah menurut hukum. Warga Jakarta, khususnya lingkungan Pejompongan, berhak mendapat kejelasan itu tanpa penundaan yang berlarut.
Sumber: Sindo News.