Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan kembali diperkuat. Jumlah tersangka karhutla di Indonesia mencapai 112 orang sebagai akumulasi penanganan sejak Januari hingga September 2026, menurut keterangan pejabat Bareskrim Polri di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Kasubdit III Dirtipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Pipit Subiyanto, kepada wartawan di gedung BNPB, Jumat, 4 September 2026. Ia menegaskan angka tersebut mencakup seluruh wilayah yang ditangani kepolisian daerah terkait laporan karhutla.
Sebaran tersangka menurut wilayah polda
Data internal yang dipaparkan menunjukkan Polda Riau menempati posisi tertinggi dengan 42 tersangka. Disusul Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah yang masing-masing menetapkan 20 orang.
Polda Kalimantan Timur mencatat 13 tersangka, Polda Jambi 8 orang, Polda Kalimantan Barat 7 orang, serta Polda Kalimantan Selatan 2 orang. Sebaran ini mencerminkan titik-titik rawan kebakaran yang berulang pada musim kemarau.
- Polda Riau: 42 tersangka
- Polda Sumsel dan Kalteng: masing-masing 20
- Polda Kaltim: 13; Jambi: 8; Kalbar: 7; Kalsel: 2
Laporan polisi: penyelidikan dan penyidikan
Selain jumlah tersangka, Pipit merinci status perkara. Sebanyak 55 laporan polisi masih berada pada tahap penyelidikan, sementara 77 laporan sudah naik ke tahap penyidikan. Proses itu mencakup pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan penetapan status hukum pelaku.
Bagi pembaca di Jakarta, perkembangan ini relevan karena kabut asap lintas wilayah kerap memengaruhi kualitas udara di pulau Jawa ketika titik api di Sumatera dan Kalimantan membesar. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan menekan sumber asap sejak dini.
Modus operandi yang paling sering ditemukan
Hasil penegakan hukum menunjukkan pembakaran lahan menjadi pola utama. Ada pelaku yang membakar secara langsung untuk membuka lahan, ada pula yang disebabkan kelalaian penggunaan api di sekitar area vegetasi kering.
Motif yang kerap muncul berkaitan dengan pembukaan lahan. Polisi menekankan bahwa baik kesengajaan maupun kelalaian tetap dapat diproses sesuai ketentuan pidana terkait kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.
Langkah kepolisian dan dampak bagi publik
Akumulasi 112 tersangka hingga awal September menandai intensitas penanganan karhutla sepanjang 2026. Koordinasi antara Bareskrim, polda, dan instansi penanggulangan bencana terus dilakukan agar laporan tidak berhenti di tahap awal.
Masyarakat diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di sisi lain, pemantauan cuaca dan kesiapsiagaan daerah rawan tetap penting agar risiko kabut asap dan kerugian ekologis dapat ditekan. Harian Nusantara akan terus mengikuti perkembangan status perkara di sejumlah polda tersebut.
Transparansi rincian tersangka dan tahap perkara memberi gambaran bahwa penegakan hukum karhutla berjalan paralel dengan upaya pemadaman lapangan. Publik Jakarta dan wilayah lain dapat menjadikan data ini acuan untuk memahami skala masalah nasional yang berdampak lintas pulau.
Sumber: Liputan6.