Desakan pembentukan Satgas MBG kembali menguat di Senayan setelah ratusan santri di Sidoarjo mengalami keracunan yang diduga terkait Program Makan Bergizi Gratis. Komisi IX DPR RI menilai pengawasan dapur program masih longgar dan perlu penanganan terkoordinasi agar kejadian serupa tidak berulang di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memasok atau menerima layanan serupa bagi pelajar di Jakarta dan sekitarnya.
Kasus tersebut terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hakim, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan keprihatinan atas maraknya laporan keracunan di sejumlah titik layanan. Ia menekankan agar korban segera ditangani secara memadai dan biaya perawatan ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN).
Desakan dari Komisi IX di Jakarta
Dari Gedung DPR di Jakarta, Yahya menegaskan bahwa rangkaian kejadian keracunan menandakan tata kelola MBG belum utuh. Meski Kepala BGN yang baru telah mengambil langkah perbaikan dan sanksi, menurutnya perbaikan itu belum menjangkau seluruh dapur yang beroperasi di lapangan.
Legislator Fraksi Golkar itu meminta investigasi digelar tuntas dan terbuka. Tujuannya agar penyebab keracunan diketahui secara jelas, sekaligus menjadi dasar pembenahan prosedur, rantai pasok, serta standar kebersihan yang lebih rinci.
Apresiasi penutupan dapur bermasalah
Yahya menghargai langkah tegas BGN yang menutup sementara dapur terkait dan mencopot kepala dapurnya. Namun tindakan insidental dinilai belum cukup tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia pengelola dapur.
Ia menilai sebagian besar kasus keracunan berpangkal pada kelalaian pengelolaan makanan yang menjadi tanggung jawab kepala dapur. Karena itu, peningkatan kapasitas, integritas, dan disiplin para pengelola dapur harus menjadi prioritas BGN.
Usulan pelibatan BPOM dan daerah
Agar pengawasan tidak bersifat reaktif, Yahya mengusulkan pembentukan Satgas MBG. Satuan tugas itu diharapkan melibatkan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, serta orang tua murid agar kontrol berjalan berkala dan lebih presisi di setiap dapur.
- Investigasi terbuka penyebab keracunan
- Evaluasi tata kelola dan SDM dapur
- Penguatan kapasitas kepala dapur
- Pengawasan bersama lintas lembaga
Menurutnya, masih munculnya kasus keracunan justru memperlihatkan lemahnya pengawasan BGN sejauh ini. Pembentukan satgas dinilai dapat memperpendek rantai respons ketika ada indikasi pelanggaran standar keamanan pangan.
Implikasi bagi pengawasan di kota besar
Bagi pembaca di Jakarta, isu ini relevan karena program gizi nasional menyentuh banyak sekolah dan lembaga pendidikan di kawasan padat penduduk. Standar yang longgar di satu daerah berpotensi menular ke pola pengelolaan serupa di kota lain jika tidak ada mekanisme pengawasan terpadu.
Komisi IX menekankan agar perbaikan tidak berhenti pada sanksi individu. Diperlukan protokol yang konsisten, audit berkala, dan pelibatan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap MBG pulih. Tanpa itu, risiko keracunan massal tetap mengintai setiap siklus distribusi makanan.
Pemerintah diharapkan menindaklanjuti desakan DPR dengan kerangka kerja satgas yang jelas, termasuk pembagian peran BGN, BPOM, dan dinas kesehatan daerah. Langkah itu dinilai krusial agar program strategis negara tetap aman bagi anak didik dan santri di seluruh Indonesia.
Sumber: Sindo News.