Sidang praperadilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali berakhir dengan penolakan. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, Hakim I Ketut Darpawan menolak permohonan jilid keempat yang mempersoalkan pencekalan terhadap tokoh tersebut. Putusan ini menarik perhatian publik Jakarta karena berkaitan dengan perkara dugaan yang sudah masuk tahap penuntutan.
Fokus utama pertimbangan terletak pada peralihan kewenangan setelah berkas perkara pokok dilimpahkan. Sejak penuntut umum meregister perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, status pemohon berubah menjadi terdakwa. Dengan demikian, ruang lingkup hakim praperadilan di Jaksel dinilai tidak lagi tepat untuk menguji isu pencekalan tersebut.
Peralihan kewenangan ke PN Jakarta Timur
Hakim menjelaskan secara rinci bahwa pelimpahan berkas ke PN Jaktim menandai berakhirnya wewenang pemeriksaan praperadilan atas objek yang diajukan. Sejak registrasi selesai, seluruh aspek terkait perkara berada di bawah pengadilan yang menangani pokok perkara. Perubahan status dari tersangka menjadi terdakwa menjadi titik krusial dalam argumen majelis.
Kondisi itu membuat permohonan terkait pencekalan kehilangan landasan formal di forum praperadilan. Hakim menekankan bahwa mekanisme hukum sudah bergeser ke tahap yang lebih lanjut, sehingga pengujian di Jaksel tidak dapat dilanjutkan. Bagi pembaca di ibu kota, putusan ini memperjelas batas wewenang antarpengadilan di wilayah Jakarta.
Sikap diam atas status tersangka dinilai sebagai pengabaian hak
Pertimbangan lain menyoroti bahwa kubu Roy Suryo tidak menempuh praperadilan atas penetapan tersangka hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap. Penuntut umum menyatakan berkas lengkap pada 30 April 2026 terkait kasus dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sikap tersebut ditafsirkan hakim sebagai pengabaian hak hukum yang dilakukan secara sadar.
Menurut majelis, diamnya pemohon sekaligus menandakan kesiapan menghadapi pemeriksaan di sidang pokok. Argumen ini memperkuat keyakinan bahwa forum praperadilan bukan lagi tempat yang tepat untuk menguji keberatan yang diajukan belakangan. Hakim menilai pemohon semestinya memanfaatkan tahap penyidikan jika ingin menggugat status hukumnya lebih awal.
Sidang pokok sebagai forum pengujian yang lebih luas
Dalam uraiannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan pokok perkara menawarkan kualitas pengujian yang lebih tinggi. Di forum itu, bukti penyidik yang sudah dinyatakan lengkap dan layak dituntut dapat diuji secara menyeluruh. Pemohon dapat mengajukan seluruh argumentasi soal ketentuan pidana, syarat formil-materiil dakwaan, serta alat bukti dari kedua belah pihak.
Majelis pokok perkara berwenang menilai tidak hanya jumlah bukti, tetapi juga relevansi, kualitas, dan daya keyakinannya. Ruang lingkup ini jauh lebih luas dibanding kewenangan hakim praperadilan. Oleh sebab itu, hak hukum pemohon dinilai tetap terlindungi tanpa perlu memaksakan pengujian di jalur praperadilan.
Implikasi putusan bagi proses hukum di Jakarta
Penolakan praperadilan jilid keempat ini menutup satu bab upaya formal di PN Jaksel. Perkara selanjutnya akan berpusat di PN Jakarta Timur sebagai pengadilan yang sudah menerima pelimpahan. Publik Jakarta dapat mengikuti perkembangan melalui sidang pokok yang akan menguji substansi dakwaan secara lebih mendalam.
Putusan hakim I Ketut Darpawan menegaskan prinsip bahwa setiap tahap proses pidana memiliki batas kewenangan yang jelas. Dengan status terdakwa yang sudah melekat, fokus pembelaan diarahkan ke forum yang memiliki kapasitas pemeriksaan lebih lengkap. Langkah ini diharapkan menjaga kepastian hukum tanpa mengorbankan hak para pihak.
Secara keseluruhan, pertimbangan majelis menggarisbawahi pentingnya ketepatan waktu dan forum dalam mengajukan keberatan hukum. Setelah berkas lengkap dan dilimpahkan, jalur praperadilan atas isu pencekalan tidak lagi tersedia. Proses di pengadilan pokok menjadi arena utama bagi semua pihak untuk menguji dalil masing-masing.
Sumber: Sindo News.