Harian Nusantara

Tag: putusan MK

  • Muktamar NU Desak Dana MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan pada 2027

    Muktamar NU Desak Dana MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan pada 2027

    Isu pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan kembali mengemuka setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyampaikan rekomendasi tegas kepada pemerintah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendorong agar putusan Mahkamah Konstitusi dijalankan lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan, termasuk dampaknya pada perencanaan fiskal yang dinantikan masyarakat di Jakarta dan daerah lain.

    Rekomendasi tersebut lahir dari pembahasan Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah dan dibacakan dalam sidang pleno III Muktamar ke-35 NU. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

    Inti Rekomendasi NU soal Putusan MK

    Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak lagi digabung dengan alokasi dana pendidikan. Pemisahan itu paling lambat harus tercermin dalam APBN 2028. Namun, Muktamar ke-35 NU menilai langkah itu perlu dipercepat.

    Dalam pembacaan rekomendasi dinyatakan bahwa PBNU meminta pemerintah menjalankan putusan MK terkait MBG pada tahun anggaran 2027, tanpa menunggu 2028. Sikap ini menempatkan kepatuhan konstitusional dan kejelasan pos anggaran sebagai prioritas kebijakan publik.

    Dasar Konstitusi dan Anggaran Pendidikan 20 Persen

    Rekomendasi NU merujuk pada mandat UUD 1945 mengenai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurut penilaian yang disampaikan di muktamar, praktik selama ini belum maksimal sehingga porsi pendidikan tergerus oleh kebutuhan program lain.

    Salah satu faktor yang disoroti adalah penggunaan alokasi pendidikan untuk membiayai program MBG. Komisi Bathsul Masa’il Qanunniyah menyinggung putusan MK nomor 40/PUU/2021/2026 yang menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Dengan demikian, perumusan APBN ke depan dituntut lebih taat asas.

    Prinsip Kebijakan Anggaran yang Diingatkan NU

    Selain soal tenggat waktu, NU menekankan agar kebijakan anggaran disusun sesuai kemaslahatan, menjunjung keadilan, menghindari pemborosan, serta memiliki skala prioritas yang jelas. Prinsip tersebut relevan bagi pengawasan publik, termasuk warga Jakarta yang memantau kualitas belanja negara dan keberlanjutan layanan dasar.

    Program MBG menyentuh kebutuhan gizi anak sekolah dan keluarga. Karena itu, pemisahan sumber pendanaan dinilai penting agar target gizi tetap jalan tanpa mengurangi komitmen konstitusional pada sektor pendidikan. Kejelasan pos anggaran juga memudahkan evaluasi efektivitas di tingkat pusat maupun daerah.

    • Pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan diminta berlaku pada APBN 2027.
    • Putusan MK memberi batas akhir pada APBN 2028.
    • Alokasi pendidikan 20 persen APBN ditegaskan sebagai amanat konstitusi.
    • Perumusan anggaran perlu adil, hemat, dan berprioritas.

    Implikasi bagi Perencanaan APBN dan Publik

    Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti, pemerintah perlu menyesuaikan arsitektur belanja negara lebih awal. Bagi pembaca di Jakarta, sinyal tersebut penting karena menyangkut kepastian program sosial, kualitas anggaran pendidikan, serta transparansi fiskal yang memengaruhi layanan publik di ibu kota.

    Muktamar ke-35 NU menempatkan isu ini sebagai bagian dari rekomendasi kelembagaan kepada pemerintah. Langkah berikutnya bergantung pada respons eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran, sambil tetap berpegang pada putusan MK dan mandat konstitusi mengenai porsi pendidikan.

    Dengan rekomendasi agar pemisahan dilakukan pada 2027, NU memberi penekanan pada kecepatan koreksi anggaran tanpa meniadakan substansi putusan MK. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah menerjemahkan desakan itu ke dalam dokumen APBN yang lebih tertib dan akuntabel.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Muktamar NU, anggaran MBG, putusan MK, APBN 2027, dana pendidikan, PBNU, Makan Bergizi Gratis

  • Heru Sutadi: Kuota Sisa Wajib Terlindungi, Jaringan Komunikasi Kunci Respons Bencana

    Heru Sutadi: Kuota Sisa Wajib Terlindungi, Jaringan Komunikasi Kunci Respons Bencana

    Perlindungan kuota internet kembali menjadi sorotan publik setelah jaringan komunikasi sempat terganggu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Presiden Regional Asia Digital Connectivity and Society masa bakti 2026–2031, Heru Sutadi, menilai isu telekomunikasi, hak konsumen, keamanan layanan digital, dan inovasi sistem komunikasi harus ditangani secara terpadu agar masyarakat tidak dirugikan saat krisis maupun dalam penggunaan harian.

    Pernyataan tersebut disampaikan Heru pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ia menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi dan praktik operator seluler dalam satu kerangka: konsumen yang sudah membayar layanan berhak atas kepastian, sementara infrastruktur digital wajib andal ketika bencana memutus akses informasi.

    Putusan MK dan semangat hak pelanggan atas sisa kuota

    Heru menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXII/2025. Inti putusan itu mewajibkan layanan telekomunikasi menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan. Menurutnya, semangat putusan tersebut jelas: kuota yang sudah dibeli tidak boleh hilang begitu saja hanya karena periode paket berakhir.

    “Semangat putusan MK soal sisa kuota internet ini adalah memperhatikan perlindungan konsumen, agar kuota yang sudah dibeli dan masih tersisa tidak begitu saja hangus,” ujar Heru. Bagi warga Jakarta yang bergantung pada paket data untuk kerja, transportasi, dan layanan publik, kepastian ini dinilai krusial agar biaya digital tidak terbuang sia-sia.

    Rollover kuota sebagai opsi pemenuhan putusan

    Salah satu cara operator dapat memenuhi semangat putusan, kata Heru, adalah mekanisme rollover. Sisa kuota dari periode sebelumnya tetap bisa dipakai pada periode berikutnya sampai habis, sesuai ketentuan layanan yang berlaku. Dengan skema itu, pelanggan yang membeli paket di bulan sebelumnya tidak langsung kehilangan sisa kuota saat memasuki bulan baru.

    Ia menekankan bahwa rollover bukan sekadar fitur pemasaran, melainkan instrumen kepatuhan terhadap perlindungan konsumen. Kejelasan masa berlaku sisa kuota juga membantu pengguna merencanakan pemakaian data tanpa rasa waswas setiap pergantian siklus tagihan.

    Transparansi pemakaian data harus mudah diakses

    Selain soal sisa kuota, Heru menekankan transparansi penggunaan data internet. Pelanggan, katanya, seharusnya mudah mengetahui berapa kuota yang sudah terpakai dan berapa yang masih tersisa. Informasi yang buram sering memicu keluhan, terutama ketika aplikasi latar atau pembaruan sistem menguras data tanpa disadari pengguna.

    Di wilayah padat seperti Jakarta, transparansi real-time melalui aplikasi operator atau notifikasi berkala dapat menekan sengketa konsumen. Kejelasan angka pemakaian juga memperkuat kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi yang semakin menyatu dengan layanan keuangan, transportasi, dan administrasi digital.

    Telekomunikasi andal saat bencana dan keamanan layanan digital

    Gangguan jaringan pasca gempa NTT menjadi pengingat bahwa komunikasi darurat bukan pelengkap, melainkan urat nadi koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan informasi resmi. Heru menempatkan kesiapan telekomunikasi dalam penanganan bencana sejajar dengan isu perlindungan konsumen dan keamanan layanan digital.

    Inovasi sistem komunikasi untuk situasi darurat, termasuk redundansi jaringan dan kanal prioritas, perlu terus didorong. Keamanan layanan digital turut menentukan apakah masyarakat berani mengandalkan kanal daring saat kondisi kacau, tanpa terpapar penipuan atau kebocoran data.

    Bagi pembaca di ibu kota, pelajaran dari gangguan di daerah terdampak relevan dengan kesiapsiagaan lokal: kepadatan penduduk dan ketergantungan pada seluler menuntut operator serta regulator memastikan layanan tetap berfungsi saat cuaca ekstrem, banjir, atau gangguan infrastruktur. Sinergi kebijakan nasional dan praktik operator di lapangan akan menentukan seberapa cepat informasi sampai ke warga.

    Secara keseluruhan, pandangan Heru Sutadi mengaitkan tiga hal yang sering dipisah: kepastian sisa kuota, keterbukaan data pemakaian, dan ketahanan jaringan saat bencana. Ketiganya menuntut komitmen industri serta pengawasan yang konsisten agar hak konsumen digital tidak hanya berhenti di atas kertas putusan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: perlindungan konsumen, kuota internet, Heru Sutadi, putusan MK, telekomunikasi bencana, rollover kuota, jaringan komunikasi, transparansi data