Isu desakan BoP Palestina kembali menarik perhatian publik internasional, termasuk pembaca di Jakarta yang selama ini mengikuti perkembangan konflik Gaza. Mantan duta besar Inggris untuk PBB, Jeremy Greenstock, mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sempat mengutus Tony Blair menemui Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dengan permintaan yang sangat sensitif: menghapus seluruh kata “Palestina” dari buku sekolah.
Informasi itu disampaikan Greenstock dalam siniar David Hearst Podcast dan dikutip laporan yang beredar Rabu. Menurutnya, permintaan tersebut menjadi bagian dari tekanan agar Otoritas Palestina dinilai layak menjalankan kesepakatan pascaperang Gaza bersama Israel.
Permintaan ganti istilah dan penolakan Abbas
Greenstock menyatakan Blair diminta BoP pergi ke Ramallah. Inti pesannya, kurikulum yang menyebut Palestina harus dihilangkan jika pihak Otoritas Palestina ingin dinilai mampu mengawal kesepakatan pengakhiran konflik yang berawal sejak 7 Oktober. Dalam penuturan yang sama, istilah pengganti yang disebut terkait konteks tersebut adalah “Samaria”.
Presiden Mahmoud Abbas menolak mentah-mentah. Greenstock menegaskan Abbas menyatakan tidak akan menuruti permintaan itu. Fakta bahwa lembaga semacam BoP bisa mengajukan syarat menyentuh identitas pendidikan, menurut Greenstock, memunculkan pertanyaan serius soal prinsip keadilan dan ketidakberpihakan yang dianut dewan tersebut.
Juru bicara Blair bantah tuduhan
Sikap resmi dari pihak Blair berbeda. Seorang juru bicara Tony Blair membantah bahwa mantan perdana menteri Inggris itu menyampaikan permintaan penghapusan kata Palestina kepada Otoritas Palestina. Bantahan itu tegas menyebut klaim tersebut tidak benar dan merupakan karangan belaka.
Greenstock sendiri mengatakan informasi yang ia sampaikan berasal dari sumber di tingkat kementerian. Ia juga menyinggung Blair belakangan mengalami kesulitan menjalankan peran di BoP terkait pengawasan manajemen Gaza setelah perang.
Kunjungan Blair, Kushner, dan Mladenov
Blair diketahui berkunjung ke Israel pada pertengahan Agustus bersama Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, serta utusan tinggi untuk Gaza Nickolay Mladenov. Ketiganya bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan itu, peta jalan masa depan Gaza ditolak pihak Israel.
Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kairo. Di sana mereka bertemu kelompok teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengelola Gaza; perwakilan Hamas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Rangkaian diplomasi ini berlangsung dalam kerangka peran BoP yang dibentuk setelah Amerika Serikat menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Kritik rekam jejak dan situasi di lapangan
Greenstock membela sebagian rekam jejak Blair di era Perang Irak, termasuk upaya mencari mandat PBB. Namun ia mengkritik posisi Blair di BoP saat ini. Menurutnya, latar belakang Blair di Irak dan keterlibatannya di isu Palestina setelah lengser dari pemerintahan membuatnya sulit dipandang netral oleh kedua belah pihak.
Ia menilai Blair berpotensi meninggalkan peran itu karena kesulitan yang dihadapi. Sementara di lapangan, sejak gencatan senjata yang ditetapkan Oktober tahun lalu, serangan udara dan drone Israel di Gaza masih dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.300 warga Palestina. Pada Selasa, serangkaian serangan udara dalam waktu singkat kembali menghantam kawasan barat Kota Gaza.
Bagi pembaca di Jakarta, rangkaian pengungkapan ini menegaskan betapa isu identitas, kurikulum, dan tata kelola Gaza pascakonflik tetap menjadi titik rawan diplomasi global. Penolakan Abbas atas permintaan terkait kata Palestina menandai batas yang tidak ingin dilanggar Otoritas Palestina, sementara bantahan kubu Blair menambah lapisan sengketa narasi yang belum selesai.
Sumber: Republika.
Leave a Reply