Harian Nusantara

Tag: Kemendagri

  • Maluku Utara Puncaki IKD 2026, DKI Jakarta Raih Perunggu di BRIN

    Maluku Utara Puncaki IKD 2026, DKI Jakarta Raih Perunggu di BRIN

    Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah menjadi sorotan baru tata kelola pembangunan setelah Persatuan Insinyur Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi. Acara penganugerahan digelar di Gedung B.J. Habibie, kawasan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Sabtu malam, 29 Agustus 2026, dan menarik perhatian publik ibu kota karena DKI Jakarta ikut masuk jajaran penerima medali.

    Pada penyelenggaraan perdana ini, sebanyak 327 pemerintah daerah—mencakup provinsi, kabupaten, dan kota—mengikuti asesmen yang disusun PII bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Instrumen tersebut menilai seberapa serius praktik keinsinyuran diletakkan dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan lokal.

    Peringkat provinsi dan capaian tertinggi nasional

    Dari enam provinsi yang masuk nominasi, Maluku Utara meraih Penghargaan IKD Emas. Riau menyusul dengan Perak, sementara DKI Jakarta memperoleh Perunggu. Bagi pembaca di Jakarta, medali perunggu itu menandai bahwa ibu kota masih tercatat dalam radar keinsinyuran nasional, meski belum menempati puncak klasemen.

    Maluku Utara juga diganjar IKD Platinum sebagai daerah dengan nilai indeks tertinggi sepanjang 2026. Penghargaan diterima Wakil Gubernur Sarbin Sehe yang mewakili Gubernur Sherly Tjoanda. Capaian ganda tersebut menegaskan posisi provinsi kepulauan itu sebagai acuan awal penerapan standar keinsinyuran di tingkat provinsi.

    Kabupaten dan kota yang unggul

    Pada jenjang kabupaten dan kota, kompetisi lebih ketat. Sembilan kota dan 18 kabupaten masuk nominasi. Hasil akhirnya menempatkan Kabupaten Sragen sebagai peraih IKD Perak, sedangkan Kota Balikpapan mendapat Perunggu. Keduanya dinilai menonjol dalam penerapan mutu teknis dan kebijakan terkait praktik insinyur di lingkungan pemerintahan daerah.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri, khususnya BSKDN, yang menyambut inisiatif pengukuran bersama. Ia menegaskan indeks ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran agar asesmen praktik keinsinyuran merata di provinsi, kabupaten, maupun kota.

    Komponen penilaian dan peran insinyur

    Ketua Pelaksana IKD Handoko menjelaskan bahwa pengukuran 2026 memakai lima komponen utama: urusan, aspek, parameter, kriteria, dan predikat indeks. Dua komponen pendukung berupa bobot urusan serta rasio ASN bergelar sarjana teknik turut memperkaya bobot penilaian. Fokusnya mencakup standar mutu, kapasitas inovasi, dan kebijakan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah.

    Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, David Yama, mengingatkan bahwa kualitas pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Perencanaan matang, profesionalisme, teknologi tepat, dan keberlanjutan harus menjadi tolok ukur. Karena itu, keterlibatan insinyur dinilai perlu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga menjaga keberlanjutan program.

    • Penerapan standar mutu teknis di layanan publik daerah
    • Kapasitas inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna
    • Kebijakan yang menempatkan praktik keinsinyuran dalam tata kelola
    • Rasio ASN berpendidikan teknik sebagai penopang kelembagaan

    Jembatan menuju CAFEO 44 di Bandung

    Penganugerahan IKD 2026 sekaligus menjadi bagian rangkaian Road to CAFEO 44, konferensi organisasi insinyur se-Asia Tenggara yang akan digelar di Bandung pada 20–22 Oktober 2026. Indonesia melalui PII bertindak sebagai tuan rumah. Chair CAFEO 44 sekaligus Direktur Eksekutif PII, Santhi H Serad, menilai forum ASEAN itu mempertemukan insinyur, pemerintah, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi.

    Tema CAFEO 44, “Future of ASEAN: Shared Prosperity and Humanity through Inclusive and Sustainable Industrialisation”, menekankan industrialisasi dan teknologi yang tetap berpusat pada kemanusiaan serta tidak meninggalkan daerah dan pelaku usaha. Santhi melihat IKD dan CAFEO bertemu pada cita-cita pembangunan inklusif dan berkelanjutan—pesan yang relevan bagi Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus salah satu peraih penghargaan.

    Ilham Habibie turut memberi selamat kepada seluruh penerima, peserta asesmen, asesor, tim ad hoc, tim monitoring dan evaluasi, serta panitia. Menurutnya, hasil IKD menjadi indikator bahwa praktik keinsinyuran mulai diposisikan sebagai bagian penting tata kelola pembangunan daerah. Bagi warga Jakarta, kehadiran DKI di podium perunggu dan lokus acara di BRIN menjadi pengingat bahwa profesionalisme teknik di birokrasi daerah akan terus diukur secara terbuka pada tahun-tahun berikutnya.

    Sumber: Republika.

    Tag: indeks keinsinyuran daerah, PII, Kemendagri, Maluku Utara, DKI Jakarta, pembangunan daerah, CAFEO 44, insinyur Indonesia

  • Lima Ujian Berat Pemimpin Lokal, Bima Arya Sebut Mereka Petarung di Ajang Penghargaan Jakarta

    Lima Ujian Berat Pemimpin Lokal, Bima Arya Sebut Mereka Petarung di Ajang Penghargaan Jakarta

    Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan daerah, istilah tantangan kepala daerah kembali mengemuka saat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan penilaian tajam di Jakarta. Ia menggambarkan para bupati, wali kota, dan gubernur sebagai petarung yang harus bertahan di pentas kepemimpinan yang penuh tekanan. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Pemimpin Daerah Awards 2026 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, MNC Center.

    Bima menekankan bahwa setiap generasi pemimpin punya zaman dan ujian tersendiri. Bagi kepala daerah masa kini, beban itu terasa lebih kompleks karena harus menyeimbangkan arahan pusat, ekspektasi pemilih, dan sorotan publik yang hampir tanpa jeda. Penghargaan yang diserahkan dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas ketangguhan mereka.

    Lima beban yang harus ditanggung sekaligus

    Menurut Wamendagri, setidaknya ada lima tantangan yang rutin dihadapi pemimpin daerah. Pertama, mengawal program strategis nasional agar target pusat benar-benar turun ke tingkat lokal. Kedua, menepati janji-janji kampanye yang sempat digaungkan saat masa pemilihan. Ketiga, menjaga fokus pada pelayanan dasar agar standar yang sudah ditetapkan tetap terpenuhi.

    Tantangan keempat berkaitan dengan ekosistem informasi. Kepala daerah kini bekerja di tengah algoritma media yang tajam dan cepat menyebar. Satu kebijakan bisa langsung menjadi perbincangan luas hanya dalam hitungan jam. Kelima, seluruh langkah harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan celah pelanggaran.

    • Pengawalan program strategis nasional
    • Pemenuhan janji kampanye kepada konstituen
    • Pelayanan dasar sesuai standar yang berlaku
    • Tekanan dan sorotan media digital kekinian
    • Kepatuhan pada koridor hukum

    Makna penghargaan di tengah keterbatasan

    Bima Arya menyebut, di forum retret internal, para kepala daerah memang akrab disebut petarung. Gelar itu mencerminkan kerja keras di tengah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan dinamika politik lokal. Ia berharap apresiasi yang diberikan tidak berhenti sebagai pencapaian individu, melainkan menjadi penghormatan bagi seluruh jajaran yang ikut mendorong program berpihak pada warga.

    Atas nama Menteri Dalam Negeri, Wamendagri juga menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan. Ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi melayani rakyat meski tekanan datang dari berbagai arah. Bagi pembaca di Jakarta, pesan ini relevan karena ibu kota menjadi salah satu titik pertemuan kebijakan pusat dan praktik pemerintahan daerah yang saling terkait.

    Kategori dan penerima Pemimpin Daerah Awards 2026

    Sejumlah kementerian dan lembaga nasional ikut menerima apresiasi. Kementerian Dalam Negeri diganjar kategori Percepatan Program Prioritas Nasional dan Tata Kelola Daerah. Kementerian UMKM serta Kementerian Koperasi masing-masing diapresiasi atas kolaborasi yang mendorong pembangunan daerah. Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia mendapat kategori Transformasi Komunikasi Digital dan Kolaborasi Nasional.

    Pada kategori Pelayanan Publik, penghargaan antara lain diraih Pemerintah Kota Makassar, Polres Bogor, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pasuruan, Sumedang, Tangerang, Karawang, dan Pemerintah Kota Malang. Kategori Pembangunan Infrastruktur diisi antara lain oleh Kabupaten Lamongan, Provinsi Banten, Kota Serang, Kota Pekanbaru, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

    Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, nama-nama seperti Kota Surabaya, Kabupaten Kendal, Kabupaten Gayo Lues, Kota Magelang, Kota Batam, dan Kabupaten Aceh Barat Daya masuk daftar. Inovasi Daerah diapresiasi pada Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kota Medan, Kabupaten Malinau, dan Kota Subulussalam. Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM diberikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

    Inspirasi bagi tata kelola yang lebih tangguh

    Bima Arya berharap rangkaian penghargaan ini menjadi inspirasi luas, bukan hanya bagi pejabat terpilih tetapi juga bagi masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintahan. Ketangguhan memimpin, menurutnya, terlihat dari kemampuan tetap fokus pada layanan publik meski lima tantangan di atas datang bersamaan. Acara di Jakarta itu sekaligus menjadi ruang untuk menegaskan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    Bagi warga ibu kota dan daerah penyangga, isu ini menyentuh langsung kualitas layanan yang dirasakan sehari-hari, mulai dari infrastruktur hingga respons birokrasi. Apresiasi kepada kepala daerah yang tangguh diharapkan mendorong standar yang lebih baik di masa mendatang, dengan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan publik.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Wamendagri Bima Arya, kepala daerah, Pemimpin Daerah Awards, tantangan pemerintahan, pelayanan publik, Kemendagri, penghargaan daerah, Jakarta