Permintaan penambahan kuota solar subsidi di Jawa Barat kembali menguat setelah pemerintah pusat mencatatkan penghematan devisa besar lewat kebijakan B50. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menilai capaian kedaulatan energi itu perlu diimbangi ketercukupan pasokan di daerah, termasuk wilayah yang memasok kebutuhan logistik menuju Jakarta dan sekitarnya.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi data resmi Sekretariat Kabinet serta Kementerian ESDM per Agustus 2026. Sejak mandatori campuran 50 persen minyak kelapa sawit pada solar berlaku efektif 1 Juli 2026, impor BBM jenis solar dihentikan penuh dan devisa yang dihemat diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar per tahun.
Apresiasi kebijakan B50 dan kedaulatan energi
Iwan Suryawan memberi apresiasi atas langkah menghentikan impor solar melalui implementasi nasional B50. Menurutnya, keputusan tersebut menandai kemajuan signifikan dalam penguatan ketahanan energi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada pasokan luar.
Ia menekankan bahwa efisiensi devisa triliunan rupiah di tingkat pusat harus linier dengan manfaat nyata di lapangan. Tanpa jaminan pasokan dan harga yang terjangkau, dampak positif kebijakan bisa kurang terasa bagi kelompok pengguna solar bersubsidi di daerah.
Kuota solar subsidi Jabar dinilai perlu ditambah
Jawa Barat sebagai provinsi berpenduduk terbesar sering menghadapi dinamika kelangkaan solar bersubsidi, terutama saat musim tanam dan musim melaut. Kondisi itu membuat nelayan, petani, serta pelaku angkutan logistik rentan terdampak bila kuota tidak memadai.
Karena itu, pimpinan DPRD Jabar mengimbau agar kuota BBM bersubsidi di provinsi ini diperbesar dan penyalurannya lebih tepat sasaran. Penyesuaian kuota dinilai penting agar efisiensi nasional tidak berhenti di angka makro, melainkan sampai ke kebutuhan operasional harian di tapak.
Sasaran utama: nelayan, petani, dan logistik
Iwan menyoroti tiga segmen yang paling membutuhkan kepastian pasokan solar subsidi, yaitu nelayan di kawasan pesisir, petani di sentra pertanian, dan pelaku angkutan logistik daerah. Ketiganya menjadi tulang punggung distribusi barang dan ketahanan pangan yang juga berpengaruh pada rantai pasok ke wilayah metropolitan, termasuk Jakarta.
Dengan basis wilayah pesisir dan lahan pertanian yang luas, Jawa Barat memerlukan skema penyaluran yang akurat agar subsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Ketepatan sasaran dipandang sama pentingnya dengan volume kuota itu sendiri.
- Nelayan membutuhkan solar stabil saat musim melaut.
- Petani mengandalkan pasokan pada puncak musim tanam.
- Angkutan logistik memerlukan harga dan stok yang terjangkau.
Manfaat devisa harus terasa di tingkat daerah
Penghematan devisa hasil B50 disebut sebagai momentum untuk memperkuat jaminan keterjangkauan BBM bersubsidi di daerah. Iwan berharap pemerintah pusat dan pemangku kepentingan energi meninjau ulang alokasi kuota Jawa Barat agar sejalan dengan beban populasi serta aktivitas ekonomi lokal.
Bagi pembaca di Jakarta, isu ini relevan karena kelancaran distribusi barang dari dan ke Jawa Barat turut bergantung pada kelancaran BBM untuk armada logistik. Kelangkaan di hulu daerah dapat berimbas pada biaya angkut dan kelancaran pasokan ke ibu kota.
Secara keseluruhan, sikap DPRD Jabar menggarisbawahi bahwa keberhasilan menghentikan impor solar lewat B50 perlu dilanjutkan dengan kebijakan afirmatif di tingkat provinsi. Penambahan kuota yang terukur dan pengawasan penyaluran yang ketat menjadi kunci agar nelayan, petani, serta pelaku usaha angkutan merasakan langsung hasil efisiensi energi nasional.
Sumber: Sindo News.
Leave a Reply