Harian Nusantara

Category: Ekonomi

  • Skala Raksasa Energi Surya 100 GWp Diarahkan Perkuat Swasembada Listrik RI

    Skala Raksasa Energi Surya 100 GWp Diarahkan Perkuat Swasembada Listrik RI

    Program PLTS 100 GWp kembali menjadi sorotan di Jakarta sebagai langkah konkret pemerintah mempercepat transisi energi dan mendorong swasembada listrik. Peluncuran inisiatif ini dinilai bukan sekadar penambahan kapasitas, melainkan fondasi bagi ketahanan serta kemandirian energi nasional dalam jangka panjang.

    Pada tahap awal, sebanyak 14 proyek digarap dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp). Angka tersebut menandai komitmen membangun infrastruktur energi terbarukan berskala besar, sekaligus mengoptimalkan potensi sinar matahari yang melimpah di dalam negeri.

    Momentum Transisi dan Pengurangan Ketergantungan Fosil

    Inisiatif PLTS berskala gigawatt diposisikan sebagai jawaban atas kebutuhan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan listrik bersih diharapkan ikut menopang pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan industri yang semakin menuntut pasokan ramah lingkungan.

    Dengan mengedepankan sumber daya domestik, program ini membuka peluang menekan penggunaan bahan bakar minyak dalam pembangkitan. Di sisi lain, elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berpeluang diperluas melalui pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.

    Pandangan Pakar soal Transformasi Sistem Kelistrikan

    Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, menekankan bahwa manfaat besar hanya akan terwujud jika pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara utuh. Penambahan kapasitas semata, tanpa pembenahan sistem, dinilai belum cukup.

    Menurutnya, pengembangan surya skala besar harus selaras dengan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, kondisi sistem di tiap wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan penambahan pembangkit yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Perencanaan terukur menjadi kunci agar kapasitas baru benar-benar optimal bagi sistem nasional.

    Dampak bagi Industri dan Pasokan Listrik Hijau

    Bagi kawasan industri di sekitar Jakarta dan wilayah lain, ketersediaan listrik hijau menjadi daya tarik investasi. Pasokan dari PLTS dapat membantu pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan sekaligus menekan risiko fluktuasi harga energi fosil.

    Perluasan pemanfaatan energi surya juga dinilai mendukung target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah. Infrastruktur terbarukan dalam volume besar menjadi bukti penerjemahan kebijakan ke ranah pelaksanaan di lapangan.

    Prasyarat Keberhasilan di Tingkat Nasional

    Keberhasilan program tidak lepas dari sinkronisasi antara pusat dan daerah, termasuk kesiapan transmisi serta distribusi. Tanpa jaringan yang memadai, lonjakan kapasitas surya berisiko tidak terserap sempurna ke sistem.

    Abra mengingatkan bahwa keselarasan dengan RUPTL dan kondisi regional harus dijaga agar investasi tidak sia-sia. Dengan pendekatan menyeluruh, PLTS 100 GWp berpeluang menjadi tulang punggung ketahanan energi Indonesia sekaligus mempercepat decarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

    Bagi pembaca di Jakarta, arah kebijakan ini relevan karena ibu kota dan kawasan penyangga membutuhkan kepastian pasokan listrik yang stabil untuk aktivitas ekonomi harian. Transisi yang terencana diyakini memberi kepastian jangka panjang bagi rumah tangga maupun dunia usaha.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: PLTS 100 GWp, energi surya, ketahanan energi, transisi energi, swasembada listrik, RUPTL, energi terbarukan, INDEF

  • Destry Damayanti Pastikan Skema SAL Tak Ganggu Kebijakan Moneter BI

    Destry Damayanti Pastikan Skema SAL Tak Ganggu Kebijakan Moneter BI

    Pembaca di Jakarta kembali menyimak isu likuiditas nasional setelah Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyinggung pengelolaan dana SAL atau Saldo Anggaran Lebih yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp400 triliun. Ia menegaskan koordinasi bank sentral dengan pemerintah berjalan solid, sehingga pemanfaatan dana tersebut sejauh ini tidak menimbulkan gangguan bagi kebijakan moneter.

    Pernyataan itu disampaikan usai Destry menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Gubernur BI di kompleks parlemen, Rabu, 26 Agustus 2026. Fokus penjelasannya mengarah pada tata kelola penempatan SAL, dampaknya terhadap perbankan, serta mitigasi yang sudah dibahas lintas lembaga.

    Koordinasi BI, Kementerian Keuangan, dan OJK

    Destry menekankan bahwa hubungan kerja antara BI dan pemerintah, khususnya terkait skema SAL, berlangsung sangat solid. Ia mengaku telah berdiskusi intensif dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Komunikasi serupa juga dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar langkah fiskal dan moneter tetap selaras.

    Bagi warga ibu kota yang sehari-hari mengikuti pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan kondisi kredit, kejelasan koordinasi ini penting. Ketegasan Destry memberi sinyal bahwa bank sentral tidak melihat penempatan dana pemerintah di perbankan sebagai ancaman operasional yang belum terkendali.

    Fungsi SAL untuk menambah DPK bank

    Menurut Destry, dana SAL dialokasikan ke perbankan dengan tujuan menambah Dana Pihak Ketiga (DPK). Penambahan DPK diharapkan menyokong likuiditas industri perbankan nasional. Karena tujuannya jelas dan dibahas bersama, BI menilai langkah itu tidak menjadi masalah bagi otoritas moneter.

    “Jadi memang dana SAL itu kan digunakan untuk menambah dana pihak ketiga (DPK) bank. Jadi buat kami gak masalah. Jadi itu sepanjang memang kan tujuannya jelas dan juga pada koordinasi,” ujar Destry setelah sesi fit and proper test di DPR.

    Dengan kata lain, penempatan SAL diposisikan sebagai instrumen pendukung ketersediaan dana di sistem perbankan, bukan sebagai kebijakan yang bertentangan dengan mandat stabilitas moneter BI.

    Dampak peredaran uang sudah dimitigasi

    Destry mengakui kebijakan yang ditempuh Menteri Keuangan turut memengaruhi peredaran uang di masyarakat. Namun ia memastikan potensi dampak tersebut telah dibahas secara teknis antarlembaga dan dimitigasi secara komprehensif. Pendekatan itu dimaksudkan agar aliran likuiditas tetap terjaga tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan stabilitas keuangan.

    Bagi pelaku usaha dan nasabah di Jakarta, mitigasi ini relevan karena kondisi DPK dan likuiditas bank biasanya berimbas pada ketersediaan kredit modal kerja, pembiayaan konsumsi, hingga kelancaran transaksi harian. Destry ingin menegaskan bahwa bank sentral tetap memantau transmisi kebijakan hingga ke sektor riil.

    Implikasi bagi stabilitas moneter ke depan

    Dalam konteks calon kepemimpinan BI, pernyataan Destry menjadi penanda arah: tata kelola SAL akan terus dikawal lewat koordinasi, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Ia menempatkan kejelasan tujuan dan sinkronisasi kelembagaan sebagai syarat agar penempatan dana pemerintah di bank tetap aman bagi kerangka moneter.

    • Koordinasi BI–pemerintah dinilai solid terkait SAL.
    • Diskusi intensif dilakukan dengan Menkeu dan OJK.
    • SAL diarahkan untuk menambah DPK dan menopang likuiditas bank.
    • Dampak terhadap peredaran uang sudah dibahas dan dimitigasi.

    Secara keseluruhan, Destry ingin menenangkan pasar bahwa skema SAL Rp400 triliun tidak dibaca sebagai gangguan. Selama tujuan penempatan transparan dan koordinasi lintas otoritas terjaga, BI menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menjaga likuiditas perbankan tanpa mengorbankan stabilitas moneter. Publik Jakarta dan nasional kini menunggu bagaimana konsistensi koordinasi itu diterjemahkan dalam praktik kebijakan ke depan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Destry Damayanti, Bank Indonesia, dana SAL, likuiditas perbankan, fit and proper test, Kementerian Keuangan, DPK bank, stabilitas moneter