Harian Nusantara

Category: Ekonomi

  • Kekayaan Lima Miliarder Asia Tenggara Tembus Rp 1.967 Triliun

    Kekayaan Lima Miliarder Asia Tenggara Tembus Rp 1.967 Triliun

    Lima miliarder Asia Tenggara mencatatkan total kekayaan bersih sekitar US$ 110,7 miliar atau setara Rp 1.967 triliun. Data terbaru menempatkan tokoh bisnis Vietnam di puncak, disusul pengusaha pelabuhan Filipina, sementara nama Indonesia hadir di peringkat ketiga. Bagi pembaca di Jakarta, posisi itu menarik karena mencerminkan kekuatan sektor sumber daya yang masih menjadi pilar pasar modal domestik.

    Angka gabungan tersebut memperlihatkan konsentrasi aset di tangan segelintir pengusaha lintas negara. Basis kekayaan mereka beragam: properti dan konglomerasi digital, terminal peti kemas, batubara, agribisnis, hingga ekspansi energi ke infrastruktur digital.

    Peringkat teratas dikuasai pengusaha Vietnam

    Pham Nhat Vuong, Chairman Vingroup asal Vietnam, menempati urutan pertama dengan kekayaan US$ 36,5 miliar. Ia sekaligus tercatat sebagai orang terkaya di negaranya. Portofolio Vingroup yang luas menjadikannya acuan utama saat daftar miliarder kawasan disusun.

    Di bawahnya berdiri Enrique Razon Jr. dari Filipina dengan nilai kekayaan US$ 20 miliar. Kenaikan asetnya sejalan dengan ekspansi International Container Terminal Services Inc., perusahaan yang mengelola jaringan pelabuhan dan terminal peti kemas di berbagai wilayah.

    Pengusaha Indonesia di posisi ketiga

    Low Tuck Kwong menempati peringkat ketiga dengan kekayaan US$ 19,3 miliar. Kenaikan nilai kekayaannya terutama didorong pergerakan saham Bayan Resources di bursa. Bagi investor di Jakarta, nama ini akrab karena emiten batubara tersebut menjadi salah satu barometer sektor energi di pasar saham nasional.

    Kehadiran tokoh Indonesia di tiga besar memperkuat narasi bahwa komoditas masih mampu mengantar pengusaha lokal ke jajaran elite kawasan, meski peta bisnis regional kian digeser teknologi dan logistik global.

    Dua kursi berikutnya milik Thailand

    Peringkat keempat diisi Dhanin Chearavanont dengan US$ 17,6 miliar. Kekayaannya berakar pada Charoen Pokphand Group, konglomerasi yang mencakup agribisnis, pangan, hingga ritel di banyak negara.

    Menutup lima besar adalah Sarath Ratanavadi dengan US$ 17,3 miliar. Melalui Gulf Development, ia memperluas jangkauan bisnis dari energi konvensional ke infrastruktur, telekomunikasi, perbankan, dan pusat data yang menopang layanan berbasis kecerdasan buatan.

    • Pham Nhat Vuong (Vietnam) — US$ 36,5 miliar
    • Enrique Razon Jr. (Filipina) — US$ 20 miliar
    • Low Tuck Kwong (Indonesia) — US$ 19,3 miliar
    • Dhanin Chearavanont (Thailand) — US$ 17,6 miliar
    • Sarath Ratanavadi (Thailand) — US$ 17,3 miliar

    Apa arti daftar ini bagi pasar regional

    Susunan peringkat menunjukkan Asia Tenggara tidak hanya menopang pertumbuhan lewat konsumsi, tetapi juga lewat kapitalisasi aset korporasi besar. Sektor pelabuhan, sumber daya alam, pangan, dan infrastruktur digital menjadi mesin utama akumulasi kekayaan.

    Untuk kalangan bisnis dan profesional di ibu kota, data ini menjadi cerminan singkat: kompetisi kawasan semakin ketat, dan penguatan fundamental emiten serta diversifikasi usaha tetap relevan agar pemain Indonesia mampu bertahan di radar kekayaan regional.

    Secara keseluruhan, lima nama di atas menopang aset gabungan US$ 110,7 miliar. Pergerakan saham, ekspansi pelabuhan, dan transformasi bisnis energi ke layanan digital menjadi faktor yang paling sering disebut sebagai pendorong perubahan nilai kekayaan mereka.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: miliarder Asia Tenggara, Low Tuck Kwong, Bayan Resources, Pham Nhat Vuong, kekayaan pengusaha, ekonomi regional, pasar modal

  • Minat Futures Kripto di RI Naik, Literasi Risiko Jadi Syarat Mutlak Investor

    Minat Futures Kripto di RI Naik, Literasi Risiko Jadi Syarat Mutlak Investor

    Pasar futures kripto Indonesia mulai menarik perhatian lebih luas seiring bertambahnya pelaku yang masuk ke aset keuangan digital. Bagi pembaca di Jakarta dan sekitarnya, instrumen ini menawarkan peluang berbeda dari perdagangan spot, tetapi menuntut pemahaman mendalam soal mekanisme, leverage, dan risiko likuidasi agar keputusan tetap terukur.

    Data pengamatan pagi 3 September 2026 memperlihatkan posisi long masih dominan pada sejumlah kontrak perpetual utama. Kondisi itu mencerminkan sentimen sementara pasar, bukan jaminan arah harga ke depan.

    Posisi Long-Short dan Dinamika Sentimen Pasar

    Pada kontrak ETHUSDT perpetual, sekitar 73,44 persen akun berada di posisi long dan 26,56 persen di short, dengan rasio long/short mencapai 2,77. Sementara pada BTCUSDT perpetual, porsi long tercatat 54,8 persen dan short 45,2 persen.

    Angka tersebut hanya memotret kondisi pada satu titik waktu. Rasio long/short bisa berubah cepat mengikuti pergerakan harga, berita makro, atau likuiditas global. Investor di ibu kota yang aktif memantau pasar perlu memerlakukan data ini sebagai indikator tambahan, bukan acuan tunggal.

    Porsi Derivatif Global dan Basis Konsumen Domestik

    Secara global, perdagangan derivatif sudah lama mendominasi volume aset kripto. Riset CoinMarketCap pada periode tertentu menunjukkan kontribusi derivatif sekitar 79 persen dari total volume perdagangan kripto dunia.

    Di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital mencapai 22,93 juta. Basis sebesar itu membuka ruang pertumbuhan bagi produk futures, termasuk di kalangan investor urban Jakarta yang terbiasa dengan akses platform digital.

    Karakter Futures, Leverage, dan Ancaman Likuidasi

    Berbeda dengan spot, futures memungkinkan posisi long maupun short. Leverage memperbesar potensi imbal hasil, sekaligus mempercepat kerugian jika harga bergerak berlawanan. Ketika margin tidak lagi mencukupi, posisi dapat dilikuidasi secara otomatis.

    Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menekankan pentingnya edukasi sebelum bertransaksi. Menurutnya, futures memberi fleksibilitas saat pasar naik atau turun, namun peluang itu harus diiringi pemahaman mekanisme dan risiko. Pernyataan tersebut disampaikan Kamis, 3 September 2026.

    Faktor yang wajib diperhitungkan meliputi ukuran posisi, tingkat leverage, kondisi volatilitas, serta kapasitas menanggung kerugian. Tanpa disiplin manajemen risiko, fluktuasi singkat bisa menggerus modal secara signifikan.

    Edukasi OJK, Komunitas Trader, dan Pengembangan Produk

    OJK telah menerbitkan Buku Saku Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2.0 yang membahas ekosistem, regulasi, risiko, perlindungan konsumen, serta inovasi industri. Materi ini sejalan dengan kebutuhan literasi yang semakin mendesak.

    Bittime mengangkat tema futures dan edukasi investor dalam Bittime Alpha Gala Night sebagai rangkaian Coinfest Asia pada Agustus 2026. Data internal platform tersebut mencatat BTCUSDT-PERP, HYPEUSDT-PERP, dan PUMPUSDT-PERP sebagai tiga token teratas di Bittime Futures selama tujuh hari terakhir.

    Senior trader sekaligus pendiri komunitas Theory of Whaless, Lely Marthadinata, menilai potensi futures di Indonesia besar, tetapi harus diikuti pemahaman memadai soal leverage dan volatilitas agar keputusan lebih terukur. Ryan Lymn menambahkan bahwa peluang Bittime Futures masih terbuka sehingga pengembangan produk perlu berjalan beriringan dengan edukasi sesuai profil risiko pengguna.

    Pertumbuhan futures kripto di Tanah Air pada akhirnya tidak hanya soal volume transaksi. Keberlanjutan pasar bergantung pada kemampuan investor mengelola leverage, membaca volatilitas, dan menjaga disiplin risiko—khususnya bagi pelaku di pusat keuangan seperti Jakarta yang semakin aktif di aset digital.

    Sumber: Republika.

    Tag: futures kripto, aset digital, leverage, OJK, investor Jakarta, volatilitas, edukasi kripto, perdagangan derivatif

  • Daftar Harga BBM Nonsubsidi Jakarta Naik Awal September 2026

    Daftar Harga BBM Nonsubsidi Jakarta Naik Awal September 2026

    Warga Jakarta kembali menghadapi penyesuaian harga BBM di SPBU. Per 1 September 2026, sejumlah produk nonsubsidi di jaringan Pertamina dan SPBU swasta mengalami kenaikan, sementara jenis bersubsidi masih bertahan di level sebelumnya. Informasi ini relevan bagi pengendara harian di ibu kota yang memantau biaya operasional kendaraan.

    Perubahan tersebut tercatat pada daftar harga wilayah Jakarta dan sekitarnya. Meski Pertalite serta Biosolar tidak bergerak, produk oktan tinggi dan diesel nonsubsidi justru melonjak. Kondisi ini mendorong banyak pengemudi membandingkan pilihan bahan bakar sebelum mengisi penuh tangki.

    Harga BBM bersubsidi di Jakarta masih stabil

    Untuk konsumen yang mengandalkan bahan bakar bersubsidi, belum ada perubahan resmi. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter. Biosolar juga bertahan di Rp6.800 per liter. Kedua harga itu berlaku di SPBU Pertamina pada periode awal September 2026.

    Stabilitas dua produk ini memberi ruang napas bagi pengguna kendaraan pribadi dan angkutan yang masih bergantung pada oktan 90 serta solar bersubsidi. Di kawasan padat seperti Jakarta Selatan hingga Bekasi, antrean di pom bensin sering tetap ramai pada jam sibuk meski harga nonsubsidi sudah naik.

    Kenaikan Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95

    Di segmen gasoline nonsubsidi, Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Selisihnya mencapai Rp1.300. Sementara Pertamax Green 95 bergerak dari Rp16.600 ke Rp19.150 per liter, atau lebih mahal Rp2.550 dibanding bulan sebelumnya.

    Kenaikan pada produk beroktan tinggi ini biasanya paling terasa bagi pemilik mobil keluaran baru yang disarankan memakai RON 95 ke atas. Di Jakarta, banyak pengemudi rute dalam kota mempertimbangkan beralih sementara ke oktan lebih rendah bila jarak tempuh harian tidak terlalu jauh.

    Dexlite dan Dex melonjak tajam

    Produk gasoil nonsubsidi menunjukkan lonjakan lebih besar. Dexlite naik Rp4.000, dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Dex bahkan meningkat Rp4.050, dari Rp21.150 ke Rp25.200 per liter. Angka tersebut berlaku pada daftar harga 1 September 2026 untuk area Jakarta.

    Bagi armada diesel, logistik, dan kendaraan niaga ringan, selisih ratusan ribu rupiah per pengisian penuh bisa memengaruhi perhitungan biaya operasional bulanan. Pengusaha angkutan di sekitar pelabuhan dan kawasan industri pinggiran Jakarta biasanya memantau rincian ini lebih ketat.

    Dampak bagi pengendara dan SPBU swasta

    Selain jaringan Pertamina, penyesuaian juga dilaporkan terjadi di SPBU Shell, BP-AKR, dan Vivo. Detail nominal tiap merek swasta dapat berbeda antar lokasi, sehingga pengendara disarankan mengecek papan harga di pom bensin terdekat sebelum mengisi.

    • Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
    • Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
    • Pertamax Green 95: Rp19.150 per liter
    • Pertamax Turbo: Rp19.600 per liter
    • Dexlite: Rp23.700 per liter
    • Dex: Rp25.200 per liter

    Secara keseluruhan, pola awal September 2026 memperlihatkan subsidi pemerintah pada Pertalite dan Biosolar masih menahan harga, sementara produk nonsubsidi menyesuaikan ke level lebih tinggi. Pengguna di Jakarta diimbau menyesuaikan anggaran transportasi dan mempertimbangkan efisiensi mesin agar konsumsi liter per kilometer lebih terkendali.

    Pemantauan berkala di SPBU favorit tetap penting karena penyesuaian lanjutan bisa terjadi seiring pergerakan harga minyak dan kebijakan energi nasional. Dengan data resmi per 1 September 2026 ini, warga ibu kota setidaknya memiliki acuan jelas sebelum memutuskan jenis BBM yang dipakai.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: harga BBM, Pertamina Jakarta, Pertamax Turbo, Dexlite, BBM nonsubsidi, September 2026, Pertalite, SPBU Jakarta

  • Apparel Jabar Bertahan di Tengah Tekanan Biaya Produksi Global

    Apparel Jabar Bertahan di Tengah Tekanan Biaya Produksi Global

    Industri apparel Jawa Barat masih dipandang memiliki ruang tumbuh yang cukup lebar di tengah persaingan harga produksi yang makin ketat di pasar global. Pelaku usaha di kawasan ini, termasuk yang memasok kebutuhan fashion dan seragam komunitas di wilayah Jabodetabek, mulai menyesuaikan diri dengan permintaan custom printing, print on demand, hingga pola fast fashion.

    Perubahan selera konsumen membuka celah baru bagi pelaku skala menengah dan kecil. Banyak komunitas hobi kini membutuhkan identitas visual lewat jersey atau pakaian bertema event, sehingga volume pesanan berulang meningkat meski ukuran tiap order tidak selalu besar.

    Basis Industri Nasional yang Masih Kuat

    Jawa Barat tetap menjadi salah satu tumpuan industri tekstil dan pakaian jadi nasional. Sejumlah perusahaan besar di wilayah ini sudah menembus pasar ekspor. Namun, tantangan utama datang dari negara-negara yang menawarkan ongkos produksi lebih rendah, antara lain Vietnam dan Bangladesh.

    Menurut Project Manager Moremedia Indonesia, Bryan W Arsaha, industri dalam negeri perlu menekan biaya sekaligus menjaga daya terima produk di pasar. Ia menekankan bahwa permintaan teknologi produksi dan dekorasi pakaian di Bandung masih tinggi, terlihat dari antusiasme peserta pameran yang rutin kembali hadir.

    Tren Custom dan Print on Demand

    Bryan menilai, pada segmen menengah-kecil, lonjakan permintaan justru berasal dari layanan print on demand dan custom printing. Pola ini sejalan dengan fenomena fast fashion yang menuntut siklus desain lebih pendek. Komunitas pelari dan pengendara motor, misalnya, sering mengganti jersey setiap event sehingga demand kostum khusus terus bergerak naik.

    Pola konsumsi seperti itu memberi peluang bagi konveksi, sablon, dan penyedia digital printing di sekitar Bandung untuk melayani order yang lebih fleksibel. Bagi pembaca di Jakarta, tren serupa juga terasa pada kebutuhan seragam komunitas olahraga dan hobi yang banyak dipasok dari rantai produksi Jawa Barat.

    IAPE 2026 dan Pergeseran Teknologi

    Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) 2026 digelar di Bandung Convention Centre pada 2–5 September 2026. Founder IAPE, Aulia Sunhandhyka, mencatat bahwa gelaran ini merupakan yang ke-11 sejak 2014. Bryan menambahkan, pembeda utama tiap tahun terletak pada kemajuan teknologi: dari dominasi sablon pada masa awal hingga perkembangan Direct-to-Film dan Direct-to-Garment yang kini semakin matang.

    Ketua KOPI Grafika, Usman Batubara, menyebut kebutuhan teknologi printing masih tumbuh, meski lajunya melambat sekitar 3–4 persen. Pameran diikuti 20 perusahaan berskala nasional dengan lebih dari 40 merek. Produk yang ditampilkan mencakup kain, peralatan sablon, mesin jahit, bordir, DTG, DTF, cutting, heat press, hingga digital printing.

    Dukungan Ekosistem dan Dampak ke Pasar Urban

    Selain pameran, IAPE 2026 menghadirkan live demo, sepuluh sesi Apparel Talk dengan 15 narasumber, serta business matching. Kegiatan ini mendapat dukungan BPD API Provinsi Jabar, DPD PPGI Provinsi Jabar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar, serta Komunitas Sablon Jabar.

    Penyelenggaraan di Bandung diharapkan menjaga posisi kota tersebut sebagai barometer produksi pakaian sekaligus membuka peluang bagi pelaku garment, konveksi, sablon, dan digital printing. Bagi rantai pasok yang berujung ke pasar Jakarta dan sekitarnya, modernisasi mesin dan model bisnis print on demand menjadi penentu daya saing di tengah tekanan harga impor.

    Dengan menggabungkan efisiensi biaya, adopsi teknologi cetak digital, dan respons cepat terhadap komunitas, industri apparel Jawa Barat dinilai masih memiliki fondasi untuk bertahan dan tumbuh secara selektif.

    Sumber: Republika.

    Tag: industri apparel, Jawa Barat, custom printing, IAPE 2026, tekstil Bandung, print on demand, fast fashion, konveksi

  • Kunjungan Bea Cukai ke KBN: PLB Diandalkan Percepat Arus Barang Keluar Pelabuhan

    Kunjungan Bea Cukai ke KBN: PLB Diandalkan Percepat Arus Barang Keluar Pelabuhan

    Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menempatkan Pusat Logistik Berikat sebagai penyangga penting agar barang impor tidak lama mengendap di kawasan pelabuhan. Langkah itu dinilai relevan bagi pelaku usaha di ibu kota yang bergantung pada kelancaran rantai pasok dari Tanjung Priok dan kawasan industri sekitarnya.

    Peninjauan dilakukan ke PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, pada Rabu (2/9/2026). Fokus kunjungan adalah menilai sejauh mana fasilitas kepabeanan dimanfaatkan, sekaligus mendengar kendala operasional di lapangan.

    Peran PLB sebagai penyangga pelabuhan

    Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menekankan bahwa barang dapat dialihkan lebih cepat dari pelabuhan ke gudang berikat sebelum proses lanjutan. Dengan pola itu, antrean di area pelabuhan diharapkan berkurang dan biaya logistik tidak membengkak akibat penumpukan.

    Menurut Hendri, Bea Cukai tidak berhenti pada peran fasilitator perdagangan. Fasilitas yang diberikan harus benar-benar mendorong pertumbuhan usaha dan aktivitas industri. Ia menegaskan dukungan asistensi tetap dibuka bagi penerima fasilitas di wilayah kerja Jakarta.

    Temuan di perusahaan penerima fasilitas

    Dari hasil peninjauan, perusahaan yang memakai skema PLB sejak 2017 hingga 2026 dinilai tidak menghadapi hambatan berat dalam pemanfaatan fasilitas. Temuan itu menjadi sinyal bahwa skema gudang berikat multifungsi dapat berjalan stabil bila pengawasan dan pendampingan berjalan seiring.

    Hendri menambahkan, kehadiran PLB membantu mengurai tingkat keterisian atau occupancy rate di pelabuhan. Barang yang segera dipindahkan ke tempat penampungan berikat mengurangi risiko penumpukan. Ia juga mengingatkan bahwa kemacetan lalu lintas di sekitar pelabuhan berada di luar domain Bea Cukai.

    Keluhan kuota impor dan dokumen lartas

    Di sisi pelaku usaha, muncul catatan soal pengajuan kuota impor besi baja dan spare part yang memakan waktu panjang. Proses dokumen larangan dan pembatasan, termasuk pertimbangan teknis di Kementerian Perindustrian serta persetujuan impor di Kementerian Perdagangan, masih dikeluhkan.

    Salah satu pengusaha menyebutkan volume kuota yang disetujui kerap lebih kecil dari pengajuan awal. Masukan tersebut dicatat sebagai bahan identifikasi persoalan agar solusi lintas instansi dapat digodok tanpa mengorbankan kepatuhan.

    • Penundaan bea masuk dan pajak impor hingga barang dikeluarkan
    • Masa penimbunan di PLB dapat mencapai tiga tahun
    • Pengelolaan arus kas importir lebih fleksibel
    • Pengawasan fasilitas di Jakarta oleh Kanwil Bea Cukai Jakarta

    Manfaat bagi rantai pasok dan pelabuhan ibu kota

    PLB merupakan gudang logistik multifungsi dengan fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk efisiensi ekspor-impor. Di Jakarta, sejumlah lokasi beroperasi antara lain di Cakung dan Marunda, melayani komoditas bahan baku hingga produk jadi.

    Bagi importir, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan waktu pengeluaran barang, bukan saat pertama kali masuk ke Indonesia. Bagi pemerintah, pemanfaatan skema ini berpotensi meredam penumpukan di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan menekan biaya logistik yang muncul dari lama tinggal barang.

    Bagi pembaca di Jakarta, optimalisasi PLB menjadi isu praktis: kelancaran distribusi ke kawasan industri dan pasar dalam kota turut bergantung pada seberapa cepat barang meninggalkan pelabuhan menuju fasilitas berikat yang terawasi. Kolaborasi pengawasan, pendampingan usaha, dan perbaikan proses perizinan lintas kementerian tetap menjadi kunci agar manfaat fasilitas terasa di rantai pasok harian.

    Sumber: Republika.

    Tag: Bea Cukai Jakarta, Pusat Logistik Berikat, dwelling time, Tanjung Priok, KBN Jakarta, biaya logistik, impor

  • DPRD Jabar Desak Kuota Solar Subsidi Diperbesar setelah Hemat Devisa B50

    DPRD Jabar Desak Kuota Solar Subsidi Diperbesar setelah Hemat Devisa B50

    Permintaan penambahan kuota solar subsidi di Jawa Barat kembali menguat setelah pemerintah pusat mencatatkan penghematan devisa besar lewat kebijakan B50. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menilai capaian kedaulatan energi itu perlu diimbangi ketercukupan pasokan di daerah, termasuk wilayah yang memasok kebutuhan logistik menuju Jakarta dan sekitarnya.

    Pernyataan itu disampaikan menanggapi data resmi Sekretariat Kabinet serta Kementerian ESDM per Agustus 2026. Sejak mandatori campuran 50 persen minyak kelapa sawit pada solar berlaku efektif 1 Juli 2026, impor BBM jenis solar dihentikan penuh dan devisa yang dihemat diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar USD9,5 miliar per tahun.

    Apresiasi kebijakan B50 dan kedaulatan energi

    Iwan Suryawan memberi apresiasi atas langkah menghentikan impor solar melalui implementasi nasional B50. Menurutnya, keputusan tersebut menandai kemajuan signifikan dalam penguatan ketahanan energi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada pasokan luar.

    Ia menekankan bahwa efisiensi devisa triliunan rupiah di tingkat pusat harus linier dengan manfaat nyata di lapangan. Tanpa jaminan pasokan dan harga yang terjangkau, dampak positif kebijakan bisa kurang terasa bagi kelompok pengguna solar bersubsidi di daerah.

    Kuota solar subsidi Jabar dinilai perlu ditambah

    Jawa Barat sebagai provinsi berpenduduk terbesar sering menghadapi dinamika kelangkaan solar bersubsidi, terutama saat musim tanam dan musim melaut. Kondisi itu membuat nelayan, petani, serta pelaku angkutan logistik rentan terdampak bila kuota tidak memadai.

    Karena itu, pimpinan DPRD Jabar mengimbau agar kuota BBM bersubsidi di provinsi ini diperbesar dan penyalurannya lebih tepat sasaran. Penyesuaian kuota dinilai penting agar efisiensi nasional tidak berhenti di angka makro, melainkan sampai ke kebutuhan operasional harian di tapak.

    Sasaran utama: nelayan, petani, dan logistik

    Iwan menyoroti tiga segmen yang paling membutuhkan kepastian pasokan solar subsidi, yaitu nelayan di kawasan pesisir, petani di sentra pertanian, dan pelaku angkutan logistik daerah. Ketiganya menjadi tulang punggung distribusi barang dan ketahanan pangan yang juga berpengaruh pada rantai pasok ke wilayah metropolitan, termasuk Jakarta.

    Dengan basis wilayah pesisir dan lahan pertanian yang luas, Jawa Barat memerlukan skema penyaluran yang akurat agar subsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Ketepatan sasaran dipandang sama pentingnya dengan volume kuota itu sendiri.

    • Nelayan membutuhkan solar stabil saat musim melaut.
    • Petani mengandalkan pasokan pada puncak musim tanam.
    • Angkutan logistik memerlukan harga dan stok yang terjangkau.

    Manfaat devisa harus terasa di tingkat daerah

    Penghematan devisa hasil B50 disebut sebagai momentum untuk memperkuat jaminan keterjangkauan BBM bersubsidi di daerah. Iwan berharap pemerintah pusat dan pemangku kepentingan energi meninjau ulang alokasi kuota Jawa Barat agar sejalan dengan beban populasi serta aktivitas ekonomi lokal.

    Bagi pembaca di Jakarta, isu ini relevan karena kelancaran distribusi barang dari dan ke Jawa Barat turut bergantung pada kelancaran BBM untuk armada logistik. Kelangkaan di hulu daerah dapat berimbas pada biaya angkut dan kelancaran pasokan ke ibu kota.

    Secara keseluruhan, sikap DPRD Jabar menggarisbawahi bahwa keberhasilan menghentikan impor solar lewat B50 perlu dilanjutkan dengan kebijakan afirmatif di tingkat provinsi. Penambahan kuota yang terukur dan pengawasan penyaluran yang ketat menjadi kunci agar nelayan, petani, serta pelaku usaha angkutan merasakan langsung hasil efisiensi energi nasional.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: solar subsidi, DPRD Jawa Barat, kebijakan B50, kuota BBM, nelayan petani, penghematan devisa, logistik Jabar

  • Akuisisi Mayoritas DBS Vickers Rampungkan Konglomerasi Keuangan DBS di RI

    Akuisisi Mayoritas DBS Vickers Rampungkan Konglomerasi Keuangan DBS di RI

    Langkah strategis di sektor jasa keuangan kembali tercatat di Ibu Kota. Pembentukan konglomerasi keuangan DBS di Indonesia resmi terwujud setelah PT Bank DBS Indonesia menjadi pemegang saham pengendali PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Bagi nasabah dan pelaku pasar di Jakarta, integrasi ini menandai penyatuan layanan perbankan dan sekuritas dalam satu payung tata kelola.

    Transaksi pengambilalihan saham diselesaikan pada 1 September 2026. Porsi kepemilikan Bank DBS Indonesia mencapai 99 persen, sementara satu persen sisanya tetap dipegang DBS Vickers Securities Holdings Pte Ltd. Status baru tersebut menempatkan bank sebagai pengendali operasional perusahaan efek terkait.

    Struktur konglomerasi sesuai aturan OJK

    Dalam kerangka yang dibentuk, Bank DBS Indonesia berperan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional. DBS Vickers Sekuritas Indonesia masuk sebagai anggota konglomerasi. Penataan ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

    Regulasi tersebut menekankan perlunya tata kelola terpadu, pengelolaan risiko lintas entitas, serta kejelasan tanggung jawab induk operasional. Dengan status baru, pengawasan internal dan pelaporan antar entitas diharapkan lebih selaras, termasuk aspek kepatuhan yang relevan bagi industri di wilayah Jakarta dan nasional.

    Sinergi perbankan dan pasar modal

    Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, menilai pembentukan konglomerasi memperkuat struktur organisasi sekaligus pengelolaan risiko secara terintegrasi. Ia juga menekankan peluang sinergi antara layanan perbankan dan pasar modal agar solusi finansial bagi nasabah menjadi lebih utuh.

    Cakupan sinergi yang diarahkan meliputi kapabilitas perbankan, treasury, pasar modal, hingga investasi dalam satu ekosistem. Integrasi itu diharapkan memperluas akses pembiayaan dan investasi, sekaligus mendukung pendalaman pasar modal domestik yang selama ini menjadi perhatian pelaku usaha di pusat bisnis Ibu Kota.

    Dukungan grup untuk layanan sekuritas

    Plt. Presiden Direktur DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen, menyatakan dukungan lebih kuat dari Grup DBS memberi ruang bagi perusahaan untuk memperluas kapabilitas. Peningkatan kualitas layanan di pasar modal Indonesia menjadi salah satu sasaran yang disorot setelah transaksi selesai.

    Bagi investor ritel maupun institusi yang beroperasi dari Jakarta, kejelasan struktur kepemilikan dapat memengaruhi persepsi atas stabilitas operasional dan ketersediaan produk. Namun, dampak nyata tetap bergantung pada eksekusi sinergi produk, distribusi, serta standar layanan yang diterapkan ke depan.

    Implikasi bagi nasabah dan industri di Jakarta

    Kehadiran konglomerasi keuangan di pusat aktivitas ekonomi nasional berpotensi menyederhanakan akses nasabah terhadap layanan lintas segmen, dari simpanan dan kredit hingga instrumen pasar modal. Di sisi industri, model induk operasional menuntut disiplin risiko yang lebih ketat agar eksposur antar entitas tetap terkendali.

    • Penguatan tata kelola dan pelaporan terintegrasi antar entitas
    • Perluasan opsi pembiayaan dan investasi dalam satu ekosistem
    • Penyesuaian layanan sekuritas dengan dukungan grup yang lebih solid

    Masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta disarankan mencermati komunikasi resmi terkait perubahan layanan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk keuangan. Otoritas tetap menjadi rujukan utama untuk memastikan kepatuhan konglomerasi terhadap ketentuan yang berlaku.

    Secara keseluruhan, penguasaan 99 persen saham DBS Vickers oleh Bank DBS Indonesia menuntaskan tahap penting pembentukan konglomerasi keuangan DBS di tanah air. Keberlanjutan manfaat bagi nasabah akan diukur dari kemampuan kedua entitas menjaga tata kelola, inovasi layanan, dan kontribusi pada pendalaman pasar modal domestik.

    Sumber: Republika.

    Tag: Bank DBS Indonesia, DBS Vickers, konglomerasi keuangan, pasar modal, OJK, saham sekuritas, Jakarta, sinergi perbankan

  • Ekosistem Energi Terpadu Jadi Syarat Mutlak Logistik Hijau di Indonesia

    Ekosistem Energi Terpadu Jadi Syarat Mutlak Logistik Hijau di Indonesia

    Dorongan perdagangan digital dan pengiriman kilat membuat industri logistik Indonesia, termasuk rantai pasok yang menyuplai pasar Jakarta, semakin intensif memakai gudang, pusat distribusi, serta armada. Di sisi lain, tekanan biaya operasional dan target pengurangan emisi menempatkan efisiensi energi sebagai isu strategis. Konsep logistik rendah karbon pun tak lagi sebatas wacana, melainkan kebutuhan bisnis yang harus dijawab dengan infrastruktur energi yang memadai.

    Banyak pelaku usaha masih menyederhanakan solusi dengan mengganti truk atau van berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Langkah itu penting, namun belum utuh. Elektrifikasi armada justru menambah beban listrik di fasilitas logistik. Tanpa perencanaan kapasitas jaringan, titik pengisian daya, pola rute, jam operasi, dan profil konsumsi gudang, peralihan itu berisiko membebani jam puncak dan mengganggu kelancaran distribusi.

    Mengapa gudang dan pusat distribusi jadi pusat konsumsi listrik

    Energi di sektor logistik tidak hanya mengalir ke roda kendaraan. Fasilitas penyimpanan dan distribusi membutuhkan daya untuk penerangan, pendingin, conveyor, alat pemindahan barang, otomasi, keamanan, hingga sistem informasi. Ketika cold storage dan otomatisasi makin umum, porsi listrik dalam struktur biaya operasional akan semakin besar.

    Sementara itu, sebagian besar armada distribusi masih bergantung pada bahan bakar fosil. Akibatnya, perusahaan terpapar fluktuasi harga energi konvensional sekaligus menghadapi tuntutan penurunan emisi. Kombinasi dua tekanan ini mendorong pengelolaan energi yang lebih terukur di seluruh rantai operasi, bukan hanya di armada pengiriman.

    Era listrik global dan dampaknya bagi perusahaan logistik

    International Energy Agency (IEA) menggambarkan fase konsumsi listrik dunia saat ini sebagai Age of Electricity, seiring meluasnya penggunaan listrik di transportasi, bangunan, dan industri. Bagi perusahaan logistik, tren tersebut berarti listrik akan menjadi tulang punggung operasional: dari pengisian kendaraan listrik, pendinginan barang, hingga infrastruktur digital gudang.

    Pertumbuhan e-commerce di kawasan padat seperti Jabodetabek mempertegas kebutuhan itu. Volume kiriman yang tinggi menuntut pusat distribusi beroperasi lebih lama dan lebih automatis. Tanpa dukungan pembangkitan, penyimpanan, dan manajemen beban yang selaras, target efisiensi dan dekarbonisasi sulit dicapai secara bersamaan.

    Elektrifikasi armada harus sejalan dengan infrastruktur energi

    Pengembangan kendaraan listrik di sektor logistik perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur energi pendukung. Kapasitas jaringan di lokasi gudang, ketersediaan charging, sinkronisasi jadwal pengisian dengan pola perjalanan, serta pemantauan konsumsi fasilitas harus dirancang sejak awal. Jika tidak, elektrifikasi justru bisa menambah biaya dan risiko operasional.

    Pendekatan sepotong-sepotong—misalnya hanya memasang pembangkit listrik tenaga surya atau mengganti sebagian armada—belum menjamin hasil dekarbonisasi yang berkelanjutan. Integrasi antara pembangkitan, penyimpanan energi, pengisian daya, monitoring, dan mobilitas dalam satu ekosistem menjadi prasyarat agar emisi turun tanpa mengorbankan keandalan layanan.

    Pendekatan menyeluruh lewat layanan energi berkelanjutan

    SUN, yang berkiprah sebagai mitra Sustainability-as-a-Service, menekankan bahwa transisi menuju industri logistik rendah karbon membutuhkan cara pandang holistik. Perusahaan logistik diajak menata ulang cara energi dihasilkan, disimpan, didistribusikan, dan dipantau di seluruh titik operasi, sehingga keputusan investasi armada listrik dan fasilitas hijau saling menopang.

    • Menyelaraskan kapasitas listrik fasilitas dengan rencana elektrifikasi armada
    • Mengintegrasikan pembangkitan terbarukan, penyimpanan, dan sistem charging
    • Memantau konsumsi gudang dan mobilitas dalam satu kerangka data
    • Menjaga agar pengisian daya tidak memperparah beban puncak jaringan

    Bagi pembaca di Jakarta yang bergantung pada kelancaran pasokan ritel dan e-commerce, kesiapan ekosistem energi di sektor logistik berdampak langsung pada ketepatan kiriman dan stabilitas biaya. Industri yang mampu mengelola energi secara terpadu berpeluang menekan emisi sekaligus menjaga daya saing di tengah pertumbuhan permintaan.

    Pada akhirnya, menuju logistik rendah karbon bukan soal mengganti mesin kendaraan semata. Fondasinya adalah infrastruktur energi yang andal, terukur, dan terintegrasi dengan pola operasi gudang serta distribusi. Tanpa fondasi itu, elektrifikasi berisiko berhenti di permukaan dan belum menjawab tantangan biaya maupun emisi secara utuh.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: logistik rendah karbon, elektrifikasi armada, infrastruktur energi, gudang distribusi, kendaraan listrik, efisiensi energi, dekarbonisasi logistik, Sustainability as a Service

  • Ribuan Pedagang Pasar Jakarta Dapat Suntikan Modal Rp326 Miliar dari Bank Daerah

    Ribuan Pedagang Pasar Jakarta Dapat Suntikan Modal Rp326 Miliar dari Bank Daerah

    Akses permodalan formal bagi pelaku usaha di pasar tradisional Ibukota terus diperluas. Bank Jakarta mencatat outstanding pembiayaan pedagang pasar sekitar Rp326 miliar yang tersalur kepada 2.388 debitur hingga Juni 2026, didukung 243 Sentra Mikro di seluruh wilayah DKI Jakarta. Langkah ini relevan bagi warga dan pelaku usaha kecil di Jakarta yang selama ini bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.

    Kehadiran unit layanan mikro di dekat lokasi usaha dinilai memudahkan bank memahami ritme dagang harian, siklus stok, serta kebutuhan modal kerja yang berbeda di tiap pasar. Dengan begitu, penyaluran kredit tidak hanya mengejar volume, tetapi menyesuaikan karakteristik ekosistem pasar ibu kota.

    Jaringan Sentra Mikro Menjangkau Seluruh Jakarta

    Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui 243 Sentra Mikro Bank Jakarta yang tersebar merata. Jaringan tersebut menjadi ujung tombak layanan bagi pedagang di pasar-pasar wilayah Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Pendekatan berbasis lokasi mempercepat proses pengenalan calon debitur dan pemantauan penggunaan dana.

    Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan bahwa transformasi bank milik masyarakat Jakarta tidak cukup hanya soal modernisasi dan digitalisasi. Bank daerah, menurutnya, harus semakin dekat dengan warga serta relevan bagi perekonomian kota. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri akad kredit massal bagi 100 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa, 1 September 2026.

    Fokus di Pasar Induk Kramat Jati

    Khusus di Pasar Induk Kramat Jati, plafon pembiayaan yang telah dikucurkan mencapai Rp48 miliar untuk 167 pedagang. Potensi penyaluran lanjutan masih terbuka lebar karena kawasan tersebut menampung lebih dari 5.000 tempat usaha. Akad massal menjadi momentum mempertemukan kebutuhan modal harian dengan skema bank yang lebih terukur.

    Bagi pedagang di kawasan Jakarta Timur dan sekitarnya, kehadiran fasilitas formal di pasar induk besar seperti Kramat Jati mengurangi ketergantungan pada rentenir atau pinjaman berbiaya mahal. Stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok warga Jakarta juga turut terbantu bila perputaran usaha di pasar tetap lancar.

    Skema KUR hingga Plafon Rp500 Juta

    Bank Jakarta menyediakan pilihan mulai Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pembiayaan non-KUR dengan plafon hingga Rp500 juta. Ragam produk itu dirancang agar pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh akses ke lembaga keuangan formal sesuai kapasitas usaha masing-masing.

    Selain dana, bank mendorong pedagang tersambung ke ekosistem digital serta memperbaiki pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha. Harapannya, nasabah yang hari ini berskala mikro dapat naik kelas menjadi usaha kecil, lalu menengah, dengan pendampingan yang berkesinambungan.

    • Outstanding total sekitar Rp326 miliar untuk 2.388 debitur pedagang pasar
    • Layanan melalui 243 Sentra Mikro di DKI Jakarta
    • Di Kramat Jati: Rp48 miliar bagi 167 pedagang
    • Plafon pembiayaan non-KUR hingga Rp500 juta

    Dampak bagi Perekonomian Warga Ibukota

    Pasar tradisional tetap menjadi urat nadi distribusi kebutuhan rumah tangga di Jakarta. Ketika pedagang mendapat modal dengan biaya lebih terjangkau, stok barang lebih stabil, harga cenderung terkendali, dan daya beli konsumen lokal terjaga. Bank daerah yang tumbuh bersama debitur mikro dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat kota.

    Agus H. Widodo menambahkan bahwa Bank Jakarta harus tetap hadir seiring perkembangan usaha nasabah, dari skala mikro hingga menengah. Komitmen itu menjadi sinyal bagi pelaku pasar di berbagai wilayah Jakarta untuk memanfaatkan kanal formal alih-alih pembiayaan berisiko tinggi.

    Ke depan, penguatan Sentra Mikro, edukasi keuangan, dan perluasan digitalisasi transaksi di pasar diharapkan memperkokoh rantai pasok lokal. Bagi pembaca di Jakarta, perkembangan ini menandai upaya konkret bank daerah menjaga denyut ekonomi pasar yang menopang kehidupan sehari-hari warga.

    Sumber: Republika.

    Tag: Bank Jakarta, pedagang pasar, pembiayaan UMKM, Pasar Kramat Jati, KUR, Sentra Mikro, ekonomi Jakarta, modal usaha

  • Nellava Naikkan Mutu Emas-Perak 999,9 dan Sebar Distributor

    Nellava Naikkan Mutu Emas-Perak 999,9 dan Sebar Distributor

    Nellava Bullion memperkuat posisi di pasar logam mulia nasional lewat peningkatan standar kemurnian produk serta perluasan jaringan distributor resmi ke 38 provinsi. Langkah itu diumumkan dari Jakarta bersamaan dengan penyelesaian pengiriman pesanan secara bertahap dan pemrosesan pengembalian dana bagi pelanggan yang memenuhi syarat.

    Perusahaan menekankan bahwa ekspansi hanya bermakna jika diiringi mutu produk, komunikasi yang lebih baik, dan tanggung jawab terhadap antrean pesanan. Bagi pembaca di Jakarta dan kota besar lain, kejelasan standar kemurnian serta status pengiriman menjadi isu yang paling sering ditanyakan pembeli ritel logam mulia.

    Standar kemurnian diseragamkan ke 999,9

    Direktur Marketing Nellava, Alif Fauzan, menjelaskan bahwa pertumbuhan bisnis harus diikuti perbaikan kualitas dan pelayanan. Menurutnya, perusahaan terus menyempurnakan produk, alur komunikasi, dan proses penyelesaian pesanan agar kepercayaan pelanggan terjaga.

    Pada produk perak, standar kemurnian yang sebelumnya 999,5 dinaikkan menjadi 999,9. Dengan perubahan itu, baik emas maupun perak Nellava kini memakai patokan kemurnian 999,9. Langkah ini digambarkan sebagai upaya menaikkan nilai jangka panjang bagi konsumen yang menyimpan logam mulia sebagai aset.

    Data pesanan emas dan perak

    Data internal perusahaan mencatat lebih dari 15.000 pesanan perak, di mana sekitar 12.000 di antaranya sudah dikirim. Untuk emas, tercatat lebih dari 2.000 pesanan dengan sekitar 1.280 pesanan telah berangkat ke pelanggan.

    Sisa pesanan dijadwalkan menyusul secara bertahap hingga antrean selesai. Perusahaan menyatakan menghormati pilihan pelanggan yang tetap menunggu pengiriman maupun yang mengajukan refund sesuai ketentuan yang berlaku.

    Jaringan distributor resmi ke 38 provinsi

    Selain perbaikan mutu, Nellava menargetkan kehadiran distributor resmi di 38 provinsi. Perluasan itu dimaksudkan agar akses pembelian dan layanan purna jual lebih merata, tidak hanya terpusat di wilayah metropolitan seperti Jakarta.

    Dengan jangkauan nasional, perusahaan berharap rantai distribusi lebih tertib dan informasi produk sampai ke mitra daerah secara konsisten. Fokusnya tetap pada kanal resmi agar konsumen mendapat jaminan spesifikasi yang sama di setiap titik penjualan.

    Refund dan verifikasi bertahap

    Setiap pengajuan pengembalian dana yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi lalu diproses bertahap mengikuti prosedur internal dan ketentuan hukum. Pendekatan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas hak pelanggan tanpa mengabaikan kelengkapan dokumen.

    Bagi konsumen di Jakarta yang sering memantau pergerakan harga emas harian, transparansi status pesanan dan refund menjadi penentu keputusan membeli ulang. Nellava menempatkan komunikasi proaktif sebagai bagian dari perbaikan layanan seiring ekspansi distributor.

    Secara keseluruhan, kombinasi kenaikan kemurnian 999,9, penyelesaian antrean pengiriman, penanganan refund, dan target 38 provinsi menjadi rangkaian langkah Nellava Bullion memperkuat bisnis logam mulia di Indonesia. Publik dapat terus memantau perkembangan distribusi resmi di wilayah masing-masing.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Nellava Bullion, logam mulia, distributor resmi, emas perak 999,9, pasar bullion, refund pesanan, ekonomi Jakarta, ekspansi nasional